Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Sikap 'Granad' terhadap status tanah SG dan PAG

Sikap 'Granad' terhadap status tanah SG dan PAG

Jogjakarta-KoPi| Pernyataan Sultan HB X yang menyatakan di Jogjakarta tidak ada tanah negara, ternyata mendapat perlawanan dari beberapa masyarakat. Hal ini berhubungan dengan adanya kepemilikan tanah di Jogjakarta yang terbagi menjadi dua, yakni Sultan Ground ( SG) dan Pakualaman Ground (PAG).

Lambat laun sengketa tanah semakin banyak mencuat, dari mulai persoalan kekancingan lima PKL Gondomanan, Magersari hingga mega proyek pasir besi, yang kesemua sengketa tersebut bersinggungan dengan SG atau PAG.

Menurut simpatisan Granad (Gerakan Anti Diskriminasi) pernyataan gubernur tersebut perlu diluruskan karena bisa mengganggu tata negara di Indonesia. Hal tersebut berseberangan dengan merujuk pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tentang sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat. Serta Undang-Undang pokok Agraria memposisikan negara sebagai peguasa hak.

“Tanah negara itu bukan tanah yang dimiliki oleh negara tapi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Tanah yang dikuasai itu oleh hak guna, hak pakai dan hak milik,” jelasnya saat konferensi pers pukul 18. 00 WIB.

Atas keyakinan ini, Granad telah mengirimkan surat kepada presiden Joko Widodo tentang status tanah SG dan PAG Jogjakarta. Surat ini pun memiliki tembusan kepada DPRD DIY. Selebihnya surat ini bisa menjadi pertimbangan penyusunan Raperdais.

Dalam soal tanah ini Sekjen Granad, Kus Antoro mempertanyakan bukti kepemilikan sertifikat pada klaim tanah SG dan PAG.

“Kalau Gubernur bilang di DIY tidak ada tanah negara hanya tanah kasultanan kenapa ada inventarisasi tanah SG dan PA Negara. NKRI mengadakan inventarisasi, sebabnya tanah yang tidak bersertifikat itu tanah negara,” jelas Kus. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next