Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Sidang gugatan SK Gubernur DIY, kedua pihak saling "kabur" soal sengketa

Sidang gugatan SK Gubernur DIY, kedua pihak saling "kabur" soal sengketa

Jogjakarta-KoPi| Sidang kedua kasus gugatan petani Kulonprogo terhadap SK Gubernur DIY nomor 68/KEP/2015 tentang penetapan ijin lokasi bandara Kulonprogo berlangsung di PTUN Jogja pukul 09.00 WIB. Agenda sidang pembacaan posita dari pihak penggugat dan jawaban dari pihak tergugat.  Pihak penggugat, Sumadi dkk diwakili kuasa hukumnya Agung pribadi, SH. Memaparkan poin gugatannya.

Menurut tim penggugat objek sengketa bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum, UU No. 39 Tahun 1999 tentag HAM. Selama komunikasi publik tim persiapan tidak memberi ruang terhadap masyarakat untuk berdilaog secara terbuka. Selain itu juga pembangunan bandara Kulonprogo dianggap melanggar tata ruang Jawa- Bali.

Sementara melalui surat kuasa khusus dari Gubernur DIY, tim tergugat Dewo Isnubroto, dkk menjawab gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.

Tim tergugat mengetengahkan bahwa penggugat tidak menjelaskan hubungan yang jelas antara penggugat dengan tergugat terkait objek sengekta. Penggugat menyebutkan sebagai pemilik tanah tetapi tidak meyebutkan posisi tepatnya, hal ini meragukan apakah masuk dalam objek gugatan.

Sementara secara terpisah salah satu tim kuasa hukum penggugat, Rizky Fatahillah mengatakan jawaban tergugat terlihat tidak memahami proses di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait keberatan dari 43 penggugat.

“ Tergugat mengatakan kalau gugatan ini tidak bisa diproses PTUN, padahal jelas bahwa UU No 2 tahun 2012 jelas mengatakan jika masih ada keberatan maka dapat di ajukan ke PTUN. Kalau soal RTRW, Tergugat hanya mencantumkan perda RTRW kabupaten kulonprogo, tetapi menutup mata terhadap RTRW nasional sampe RTRW provinsi yang tidak menyebutkan ada proyeksi pembangunan bandara sama sekali di kulon progo”, papar Rizky. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next