Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Sidang gugatan SK Gubernur DIY, kedua pihak saling "kabur" soal sengketa Featured

Sidang gugatan SK Gubernur DIY, kedua pihak saling "kabur" soal sengketa

Jogjakarta-KoPi| Sidang kedua kasus gugatan petani Kulonprogo terhadap SK Gubernur DIY nomor 68/KEP/2015 tentang penetapan ijin lokasi bandara Kulonprogo berlangsung di PTUN Jogja pukul 09.00 WIB. Agenda sidang pembacaan posita dari pihak penggugat dan jawaban dari pihak tergugat.  Pihak penggugat, Sumadi dkk diwakili kuasa hukumnya Agung pribadi, SH. Memaparkan poin gugatannya.

Menurut tim penggugat objek sengketa bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum, UU No. 39 Tahun 1999 tentag HAM. Selama komunikasi publik tim persiapan tidak memberi ruang terhadap masyarakat untuk berdilaog secara terbuka. Selain itu juga pembangunan bandara Kulonprogo dianggap melanggar tata ruang Jawa- Bali.

Sementara melalui surat kuasa khusus dari Gubernur DIY, tim tergugat Dewo Isnubroto, dkk menjawab gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.

Tim tergugat mengetengahkan bahwa penggugat tidak menjelaskan hubungan yang jelas antara penggugat dengan tergugat terkait objek sengekta. Penggugat menyebutkan sebagai pemilik tanah tetapi tidak meyebutkan posisi tepatnya, hal ini meragukan apakah masuk dalam objek gugatan.

Sementara secara terpisah salah satu tim kuasa hukum penggugat, Rizky Fatahillah mengatakan jawaban tergugat terlihat tidak memahami proses di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait keberatan dari 43 penggugat.

“ Tergugat mengatakan kalau gugatan ini tidak bisa diproses PTUN, padahal jelas bahwa UU No 2 tahun 2012 jelas mengatakan jika masih ada keberatan maka dapat di ajukan ke PTUN. Kalau soal RTRW, Tergugat hanya mencantumkan perda RTRW kabupaten kulonprogo, tetapi menutup mata terhadap RTRW nasional sampe RTRW provinsi yang tidak menyebutkan ada proyeksi pembangunan bandara sama sekali di kulon progo”, papar Rizky. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next