Menu
SKK Migas Wilayah Timur Berharap Adanya Dorongan di Luar Bidang Migas.

SKK Migas Wilayah Timur Berharap Ad…

Sleman-KoPi| Kepala Sat...

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembicaraan Soal Pengadaan Pertemuan Kembali Kedua Pemimpin.

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembi…

Seoul-KoPi| Departemen lu...

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

Prev Next

Setyo mundur, DPR akan bentuk pansus Freeport

Setyo mundur, DPR akan bentuk pansus Freeport

Jakarta-KoPi| Secara mengejutkan Ketua DPR RI Setyo Novanto memgirimkan surat pengunduran saat sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berlangsung. Sontak, adanya surat pengunduran diri membatalkan putusan sanksi yang akan diberikan MKD terhadap dugaan pelanggaraan etik kepada Setyo Novanto.

Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pemberian surat pengunduran diri Setyo Novanto tidak menyalahi peraturan MKD yang berlaku. “Ini sudah diatur dalam tata acara sidang MKD pasal 87,” jelas Sufmi seusai penutupan sidang MKD.

Meskipun tidak menjabat sebagai Ketua DPR RI, namun Setyo Novanto tetap mendapatkan hak dan kewajiban sebagai anggota DPR RI.

Untuk kekosongan kursi DPR RI, Sufmi tidak terlalu mengkhawatirkan. Pasalnya kendali DPR RI bisa ditangani oleh empat pimpinan DPR RI yang lain.

Penuntasan Kasus Freeport

Kekosongan Ketua DPR RI secara langsung akan menghambat penuntasan kasus ‘papa minta saham’, mengingat dalam waktu dekat DPR RI akan menjalani masa reses.

Pengamat politik, Karim Suryadi menegaskan anggota DPR RI tidak meremehkan masa reses DPR. “Masa libur, DPR banyak mendengar aspirasi dari masyarakat, menggali tali-temali yang terlibat (kasus Freeport),” papar karim.

Secara terpisah Sufmi menyerahkan sepenuhnya keberlanjutan kasus Freeport kepada pansus DPR RI. Dalam waktu dekat Sufmi akan membentuk pansus khusus membongkar Freeport.

Saat ini Sufmi masih menunggu kopian bukti original dari tangan Kejaksaan Agung. Bukti original ini diduga akan membongkar tokoh yang terlibat. “Bukti original untuk mencari fakta tidak dipinjamkan ke MKD,” kata Sufmi.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next