Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Saran BPK DIY, Pemda perlu buat rencana dinamika keuangan daerah

Saran BPK DIY, Pemda perlu buat rencana dinamika keuangan daerah

Jogjakarta-KoPi| BPK RI Perwakilan DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang efektivitas pemerintah daerah mengimplementasikan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akural tahun 2014 dan 2015 triwulan III.

BPK DIY mengambil empat sampel entitas pemeriksaan seluruh Indonesia yang meliputi 109 pemerintah daerah, 27 pemerintah propinsi, 48 pemerintah kabupaten dan 34 pemerintah kota. Sementara untuk propinsi DIY BPK mengambil sampel Pemerintah Daerah Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kepala Perwakilan BPK DIY, Parna menjelaskan pemeriksaan terhadap SAP berdasarkan amanat UU No 17 yahun 2003, UU Nomor 1 tahun 2004 dan PP Nomor 71 tahun 2010 sejak tahun 2015.

“Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya menunjukan Pemda belum melakukan persiapan secara memadai untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual,” kata Parna saat pemaparan LHP di ruang auditorium BPK DIY tanggal 5 November 2015.

Untuk memperbaiki SAP propinsi DIY, Parna menghimbau kepada Pemda DIY untuk mendayagunakan stakeholder untuk terlibat dalam penyusunan dan aplikasi dari regulasi SAP pemerintahan yang akrual.

“Regulasi dan kebijakan Standar Akuntansi yang Akrual belum sepenuhnya relevan dan mutahir,” imbuh Parna.

Sehingga Parna merekomendasikan Pemda DIY dan jajaran SKPDnya untuk membuat rencana secara periodik dinamika keuangan daerah.
|Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next