Menu
SKK Migas Wilayah Timur Berharap Adanya Dorongan di Luar Bidang Migas.

SKK Migas Wilayah Timur Berharap Ad…

Sleman-KoPi| Kepala Sat...

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembicaraan Soal Pengadaan Pertemuan Kembali Kedua Pemimpin.

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembi…

Seoul-KoPi| Departemen lu...

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

Prev Next

Said Aqil Siradj: Kasus E-KTP bukan korupsi, tapi...

Said Aqil Siradj: Kasus E-KTP bukan korupsi, tapi...

Jogja-KoPi| Ketua Umum PB NU Aqil Siradj di sela peresmian Universitas NU (UNU) di Yogyakarta, Jum'at (10/3) mengatakan kasus korupsi E-KTP yang melibatkan hampir semua kader partai sangat memalukan.

Said Aqil menegaskan kasus ini bukanlah korupsi namun lebih ke arah pencurian masif menggunakan anggaran pembangunan manajemen negara.

"Terkait dengan kasus E KTP yang masif dan lintas partai, menurut saya sangat memalukan dan sangat mengecewakan," ujarnya.

"Anggaran E-KTP dibagi-bagikan, katanya sampai 49%, beda dengan ambil jutaan ini sudah bermain besar, kalau bukan korupsi ya itu garong, maling namanya, mereka itu perampok," tegasnya.

Menurutnya Partai politik masih kacau dalam memberikan pendidikan politik yang benar. Sehingga yang terjadi adalah banyak kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi E KTP dan kasus lainnya.

"Soal skandal di diri partai politik, parpol belum memberi kan pendidikan politik yang benar dan terhadap kader konstituennya, sehingga masih amburadul," jelasnya.

Said Aqil dalam kesempatan itu juga sangat mendukung KPK dalam memberantas korupsi.
"KPK saya dukung dalam memberantas korupsi," ujarnya.

Sebelumnya KPK merilis sejumlah nama dari lintas partai yang terlibat kasus korupsi E-KTP 2011-2012.

Berikut adalah nama-nama pejabat,kader parpol yang terduga bermain dalam skandal kasus korupsi E KTP. Selain nama dan jumlah yang mereka ambil, beberapa perusahaan korporasi yang bermain dalam anggaran E-KTP 2011-2012.

1. Gamawan Fauzi sebesar US$4,5 juta dan Rp50 juta.
2. Diah Anggraini US$2,7 juta, dan Rp22,5 juta.
3. Drajat Wisnu Setyawan US$615 ribu dan Rp25 juta.
4. Enam anggota panitia lelang masing-masing US$50 ribu.
5. Husni Fahmi US$150 ribu dan Rp30 juta.
6. Anas Urbaningrum US$5,5 juta.
7. Melchias Markus Mekeng sejumlah US$1,4 juta.
8. Olly Dondokambey US$1,2 juta.
9. Tamsil Linrung US$700 ribu.
10. Mirwan Amir US$1,2 juta.
11. Arief Wibowo US$108 ribu.
12. Chaeruman Harahap US$584 ribu dan Rp26 miliar.
13. Ganjar Pranowo US$520 ribu.
14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi ll dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah US$1,047 juta.
15. Mustoko Weni sejumlah US$408 ribu
16. Ignatius Mulyono US$258 ribu
17. Taufik Effendi US$103 ribu.
18. Teguh Djuwarno US$167 ribu.
19. Miryam S Haryani sejumlah US$23 ribu.
20. Rindoko, Numan Abdul Hakim, Abdul Malik Haramen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing US$37 ribu.
21. Markus Nari sejumlah Rp4 miliar dan US$13 ribu.
22. Yasona Laoly US$84 ribu.
23. Khatibul Umam Wiranu sejumlah US$400 ribu.
24. M Jafar Hapsah sejumlah US$100 ribu.
25. Ade Komarudin sejumlah US$100 ribu.
26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1 miliar.
27. Wahyudin Bagenda, Direktur Utama PT LEN Industri Rp2 miliar.
28. Marzuki Ali Rp20 miliar.
29. Johanes Marliem sejumlah US$14,880 juta dan Rp25 miliar
30. 37 anggota Komisi lainnya seluruhnya berjumlah US$556 ribu, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara US$13 ribu sampai dengan USD18 ribu.
31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing Rp60 juta.
32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp137 miliar.

Selain diterima perorangan, jaksa juga menyebut terdakwa memperkaya korporasi. Inilah perusahaan-perusahaan yang tercantum dalam dakwaan:

1. Perum PNRI menerima sejumlah Rp107,7 miliar. 

2. PT Sandipala Artha Putra Rp145 miliar.

3. PT Mega Lestari Unggul, perusahaan induk PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148 miliar. 

4. PT LEN Industri Rp20 miliar.

5. PT Sucofindo Rp8 miliar.

6. PT Quadra solution sebesar Rp127 miliar. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next