Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

RUU Kebudayaan tameng budaya 'musyrik'

erwini.wordpress.com erwini.wordpress.com

Jogjakarta-KoPi| Dalam RUU pasal 84 Kebudayaan dibentuk soal Dewan Budaya Nasional, yang nantinya bertugas melakukan pengendalian dan pelestarian kebudayaan.

Menurut anggota Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati Dewan Budaya Nasional beranggotakan lima orang terdiri dari tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, akademisi bidang kebudayaan, dan pegiat budaya.

Namun sejauh ini beberapa anggota dewan dari fraksi PDI perjuangan masih meragukan subtansi tugas Dewan Budaya Nasional.

“Dewan PDI Perjuangan masih ragu terkait dengan tugas, dewan budaya nasional jangan-jangan nanti ada label, ini halal ini haram terkait kajian dengan satu kebudayaan di masyarakat,” jelas Esti.

Esti memandang perlu adanya formulasi tugas dewan budaya nasional. Untuk menghindari satu klaim tertentu dari budaya suatu daerah terhadap daerah lain.

“Perlu ada fomulasi tentang kebudayaan nasional, supaya tidak menimbulkan kontroversi, soal bisa jadi satu daerah bisa, di tempat lain tidak bisa, kalau tadi soal pakaian Papua perempuan pakaian koteka, tidak masalah. Kalau di Aceh perempuan berjilab,” tutur Esti.

Terlepas dari perdebatan tugas Dewan Budaya Nasional, budayawan Indra Tranggono memandang kehadiran RUU Kebudayaan sedikitnya mampu memberikan perlindungan kepada seniman di Indonesia.

Menurut Indra selama banyak seniman di daerah mengalami kesulitan untuk mempertunjukan karyannya, pasalnya diklaim melanggar ajaran agama tertentu.

“RUU ini penting bisa terjun ke masyarakat, ada tradisi upacara adat di daerah dianggap musyrik. RUU ini pelindung upacara adat,” ungkap Indra Tranggono. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next