Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

RUU Kebudayaan tameng budaya 'musyrik'

erwini.wordpress.com erwini.wordpress.com

Jogjakarta-KoPi| Dalam RUU pasal 84 Kebudayaan dibentuk soal Dewan Budaya Nasional, yang nantinya bertugas melakukan pengendalian dan pelestarian kebudayaan.

Menurut anggota Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati Dewan Budaya Nasional beranggotakan lima orang terdiri dari tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, akademisi bidang kebudayaan, dan pegiat budaya.

Namun sejauh ini beberapa anggota dewan dari fraksi PDI perjuangan masih meragukan subtansi tugas Dewan Budaya Nasional.

“Dewan PDI Perjuangan masih ragu terkait dengan tugas, dewan budaya nasional jangan-jangan nanti ada label, ini halal ini haram terkait kajian dengan satu kebudayaan di masyarakat,” jelas Esti.

Esti memandang perlu adanya formulasi tugas dewan budaya nasional. Untuk menghindari satu klaim tertentu dari budaya suatu daerah terhadap daerah lain.

“Perlu ada fomulasi tentang kebudayaan nasional, supaya tidak menimbulkan kontroversi, soal bisa jadi satu daerah bisa, di tempat lain tidak bisa, kalau tadi soal pakaian Papua perempuan pakaian koteka, tidak masalah. Kalau di Aceh perempuan berjilab,” tutur Esti.

Terlepas dari perdebatan tugas Dewan Budaya Nasional, budayawan Indra Tranggono memandang kehadiran RUU Kebudayaan sedikitnya mampu memberikan perlindungan kepada seniman di Indonesia.

Menurut Indra selama banyak seniman di daerah mengalami kesulitan untuk mempertunjukan karyannya, pasalnya diklaim melanggar ajaran agama tertentu.

“RUU ini penting bisa terjun ke masyarakat, ada tradisi upacara adat di daerah dianggap musyrik. RUU ini pelindung upacara adat,” ungkap Indra Tranggono. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next