Menu
SKK Migas Wilayah Timur Berharap Adanya Dorongan di Luar Bidang Migas.

SKK Migas Wilayah Timur Berharap Ad…

Sleman-KoPi| Kepala Sat...

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembicaraan Soal Pengadaan Pertemuan Kembali Kedua Pemimpin.

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembi…

Seoul-KoPi| Departemen lu...

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

Prev Next

RRC Klaim Natuna Mirip Australia Klaim Pulau Pasir

RRC Klaim Natuna Mirip Australia Klaim Pulau Pasir

Kupang-KoPi| Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni mengharapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo terus meningkatkan diplomasinya soal posisi Kepulauan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau yang kini diklaim Tiongkok sebagai bagian dari yuridiksi Republik Rakyat China (RRC).

"Saya melihat, klaim RRC atas Kepulauan Natuna itu mirip dengan cara Australia mengklaim secara sepihak gugusan Pulau Pasir (ashmore reef) di selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur menjadi bagian dari yuridiksi negeri Kanguru," katanya di Kupang, Kamis, menanggapi klaim China atas Kepulauan Natuna.

Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) yang tak pernah surut dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Timor bagian barat NTT atas kekayaan minyak dan gas bumi di Laut Timor itu menambahkan Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo boleh mengatakan bahwa posisi Kepulauan Natuna jauh dari Negeri Tirai Bambu, sehingga klaim atas kepemilikan pulau tersebut bagai jauh panggang dari api.

"Letak Pulau Pasir dapat dicapai dengan perahu motor hanya dalam tempo empat jam dari Pulau Rote, namun tetap diklaim oleh Australia sebagai bagian dari yuridksinya. Padahal, jarak antara Pulau Pasir dengan Darwin di Australia Utara mencapai ratusan kilometer," katanya mencontohkan.

Ia menambahkan jatuhnya beberapa pulau terdepan Indonesia ke tangan asing, sebagai bukti bahwa Indonesia lemah dalam melakukan komunikasi internasional dengan negara-negara lain, serta lemah melakukan diplomasi untuk mempertahankan keutuhan NKRI yang telah diklaim pihak asing sebagai bagian dari yuridiksinya.

Tanoni mengatakan kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia serta lepasnya Timor Timur dari NKRI untuk kemudian membentuk diri sebagai sebuah negara merdeka, sebagai bentuk contoh lemahnya diplomasi Indonesia di fora internasional.

Mantan agen imigrasi Kedubes Australia itu mengatakan kesalahan sesungguhnya yang perlu dicatat adalah ketika Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa membiarkan China melakukan klaim sepihak atas Zona Ekonomi Eksklusifnya (ZEE) sehingga mengakibatkan posisi Kepulauan Natuna jatuh ke dalam ZEE China.

Dengan demikian, kata penulis buku "Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Ekonomi Politik Canberra-Jakarta", Kepulauan Natuna secara otomatis masuk ke dalam yuridksi China, sama persis dengan klaim Australia atas gugusan Pulau Pasir (ashmore reef) di selatan Pulau Rote, NTT, itu.

"Hampir 85 persen wilayah Laut Timor yang kaya dengan migas itu akhirnya dikuasai oleh Australia. Jika diplomasi pemerintahan kita lemah, bukanlah tidak mungkin Natuna jatuh ke dalam yuridiksi China seperti jatuhnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia," kata Tanoni.

China yang kini dengan sebutan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) itu, secara sepihak pada 2009 menggambar sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memprotes lewat Komisi Landas Kontinen PBB.

Garis putus-putus yang diklaim pembaruan atas peta 1947 itu membuat Indonesia berang. Padahal, RI sebenarnya berencana menjadi penengah negara-negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan. Klaim yang bikin repot enam negara ini dipicu kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (kini berkuasa di Taiwan) yang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen di Laut China Selatan.

Presiden Joko Widodo ketika diwawancarai Koran Yomiuri Shimbun menegaskan sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya itu tidak memiliki dasar hukum internasional apapun.

Pada 1597, Kepulauan Natuna sebetulnya masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada abad 19, Kesultanan Riau menjadi penguasa, pulau yang berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut di daftar ke PBB sebagai bagian dari yuridiksi Indonesia pada 18 Mei 1956.

Sebuah kajian ilmiah dari Malaysia menyebutkan Natuna secara sah seharusnya milik negeri Jiran. Namun, untuk menghindari konflik lebih panjang setelah era konfrontasi pada 1962-1966, maka Malaysia tidak menggugat status Natuna.

Lepas dari klaim sejarah tersebut, Indonesia sudah membangun pelbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 kilometer persegi ini. Etnis Melayu jadi penduduk mayoritas, mencapai 85 persen, disusul etnis Jawa 6,34 persen, lalu Tionghoa 2,52 persen.

Jurnal "The Diplomat" pada 2 Oktober 2014 sudah meramalkan konflik terbuka antara China-Indonesia akan muncul cepat atau lambat terkait klaim kepemilikan atas Natuna.|Leo|YPTB

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next