Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Romo Banar : RUU Kebudayaan belum bisa menjawab kebudayaan saat ini

Romo Banar : RUU Kebudayaan belum bisa menjawab kebudayaan saat ini

Jogjakarta-KoPi| Guru Besar UGM Prof. Faruk Tripoli mengkritik RUU Kebudayaan belum bisa menjawab pemasalahan kebudayaan saat ini. “Apa bisa pengertian kebudayaan dari Kuntjoroningrat dari tahun 1970an, untuk membicarakan detil pengembangan budaya hingga industri kebudayaan,” jelas Prof. Faruk Tripoli saat diskusi diskusi publik RUU Kebudayaan ‘Mempertajam Arah dan strategi Pengembangan Kebudayaan Indonesia’ di Fisispol UGM pukul 10.00 Wib.

Hal senada juga diungkapkan oleh Budayawan Romo Banar. Romo Banar menjelaskan paradigma kebudayaan 1970an tidak bisa mencakup situasi pemahaman kebudayaan yang lebih aktual.

Menurut Romo Banar sejatinya Komisi X DPR RI mengidentifikasi persoalan-persoalan kebudayaan terlebih dahulu. Kemudian dikonsepkan rumusan solusi yang menjawab persoalan secara tepat.

“Sebuah peraturan kebudayaan, masuk bicara pada wilayah krisis, situasi perlu menegaskan identitas, itu semangat. Tidak langsung pada pengaturan UU ini, tapi bagaimana memahami dulu, ini yang luput, salah proses,” jelas romo Banar.

Romo menyarankan pada Komisi X untuk kembali mengkonsep ulang paradigma RUU Kebudayaan. “Paradigma itu yang perlu dibangun lagi, ada urgensi paradigma yang dipakai konsep dasar yang dituangkan dalam bahasa hukum,”.

RUU Kebudayaan memuat 7 bab yang terdiri dari 94 pasal terakhir telah mengalami revisi pada 17 September 2015 lalu. kini masih dalam proses pembahasan komisi X DPR RI.

| Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next