Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Romo Banar : RUU Kebudayaan belum bisa menjawab kebudayaan saat ini

Romo Banar : RUU Kebudayaan belum bisa menjawab kebudayaan saat ini

Jogjakarta-KoPi| Guru Besar UGM Prof. Faruk Tripoli mengkritik RUU Kebudayaan belum bisa menjawab pemasalahan kebudayaan saat ini. “Apa bisa pengertian kebudayaan dari Kuntjoroningrat dari tahun 1970an, untuk membicarakan detil pengembangan budaya hingga industri kebudayaan,” jelas Prof. Faruk Tripoli saat diskusi diskusi publik RUU Kebudayaan ‘Mempertajam Arah dan strategi Pengembangan Kebudayaan Indonesia’ di Fisispol UGM pukul 10.00 Wib.

Hal senada juga diungkapkan oleh Budayawan Romo Banar. Romo Banar menjelaskan paradigma kebudayaan 1970an tidak bisa mencakup situasi pemahaman kebudayaan yang lebih aktual.

Menurut Romo Banar sejatinya Komisi X DPR RI mengidentifikasi persoalan-persoalan kebudayaan terlebih dahulu. Kemudian dikonsepkan rumusan solusi yang menjawab persoalan secara tepat.

“Sebuah peraturan kebudayaan, masuk bicara pada wilayah krisis, situasi perlu menegaskan identitas, itu semangat. Tidak langsung pada pengaturan UU ini, tapi bagaimana memahami dulu, ini yang luput, salah proses,” jelas romo Banar.

Romo menyarankan pada Komisi X untuk kembali mengkonsep ulang paradigma RUU Kebudayaan. “Paradigma itu yang perlu dibangun lagi, ada urgensi paradigma yang dipakai konsep dasar yang dituangkan dalam bahasa hukum,”.

RUU Kebudayaan memuat 7 bab yang terdiri dari 94 pasal terakhir telah mengalami revisi pada 17 September 2015 lalu. kini masih dalam proses pembahasan komisi X DPR RI.

| Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next