Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Rizal Ramli: Pemerintah upayakan hilangkan biaya administrasi pulsa listrik

Rizal Ramli: Pemerintah upayakan hilangkan biaya administrasi pulsa listrik

KoPi| Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan praktik pulsa listrik PLN selama ini ada mafia yang memonopoli. Rakyat juga dirugikan dengan pembelian pulsa listrik Rp. 100.000,00 tetapi sebenarnya hanya mendapatkan Rp. 75.000.

Menurut Ramli, "Seharusnya rakyat harus bebas memilih model meteran atau pulsa, jadi tidak ada monopoli. Kemampuan rakyat bisa berbeda-beda. Pembebanan biaya administrasi itu memberatkan rakyat, untuk itu pemerintah mengupayakan agar beban itu diangkat."

Sementara itu Adu Supriyono, Sekretaris Perusahaan PLN mengatakan jumlah yang dimaksud Rizal Ramli sebenarnya karena adanya pemotongan administrasi dan pajak penerangan jalan sekitar Rp 4.000-an.

Ramsen Siagian, anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Gerindra setelah rapat bersama Direktur PLN mengatakan senada bahwa DPR menginginkan biaya administrasi bisa dihilangkan dan dimasukkan dalam subsidi yang diberikan pemerintah yang sebesar Rp 56 trilyun.

Salah satu pengguna pulsa listrik Maya Abdi yang tinggal di Borobudur Magelang sebelumnya mengeluhkan penggunaan model pulsa listrik ini.

"Saya heran, tagihan listrik saya sebulan jadi biasa mencapai sejutaan. Padahal lampu yang saya gunakan cuma kecil dan hanya ada satu kulkas, serta pompa air. Katanya ada persoalan lonjakan ketika mati sehingga pulsa saya cepat habis."

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next