Menu
SKK Migas Wilayah Timur Berharap Adanya Dorongan di Luar Bidang Migas.

SKK Migas Wilayah Timur Berharap Ad…

Sleman-KoPi| Kepala Sat...

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembicaraan Soal Pengadaan Pertemuan Kembali Kedua Pemimpin.

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembi…

Seoul-KoPi| Departemen lu...

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

Prev Next

Rizal Ramli: Pemerintah upayakan hilangkan biaya administrasi pulsa listrik

Rizal Ramli: Pemerintah upayakan hilangkan biaya administrasi pulsa listrik

KoPi| Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan praktik pulsa listrik PLN selama ini ada mafia yang memonopoli. Rakyat juga dirugikan dengan pembelian pulsa listrik Rp. 100.000,00 tetapi sebenarnya hanya mendapatkan Rp. 75.000.

Menurut Ramli, "Seharusnya rakyat harus bebas memilih model meteran atau pulsa, jadi tidak ada monopoli. Kemampuan rakyat bisa berbeda-beda. Pembebanan biaya administrasi itu memberatkan rakyat, untuk itu pemerintah mengupayakan agar beban itu diangkat."

Sementara itu Adu Supriyono, Sekretaris Perusahaan PLN mengatakan jumlah yang dimaksud Rizal Ramli sebenarnya karena adanya pemotongan administrasi dan pajak penerangan jalan sekitar Rp 4.000-an.

Ramsen Siagian, anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Gerindra setelah rapat bersama Direktur PLN mengatakan senada bahwa DPR menginginkan biaya administrasi bisa dihilangkan dan dimasukkan dalam subsidi yang diberikan pemerintah yang sebesar Rp 56 trilyun.

Salah satu pengguna pulsa listrik Maya Abdi yang tinggal di Borobudur Magelang sebelumnya mengeluhkan penggunaan model pulsa listrik ini.

"Saya heran, tagihan listrik saya sebulan jadi biasa mencapai sejutaan. Padahal lampu yang saya gunakan cuma kecil dan hanya ada satu kulkas, serta pompa air. Katanya ada persoalan lonjakan ketika mati sehingga pulsa saya cepat habis."

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next