Menu
Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi | Balai Penyel...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi | Gunung Merap...

Prev Next

Revisi UU MD3 berpotensi mengkerdilkan peran DPD

Revisi UU MD3 berpotensi mengkerdilkan peran DPD

Jogjakarta-KoPi| Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI No. 92/PUU/2012 berupaya mengembalikan karakter konstitusional DPD RI dalam perspektif triparti sistem legislasi berdasarkan UUD 1945. Namun dengan adanya UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, kini telah menggeser peran DPD

Padahal legitimasi konstitusional keberadaan DPD tertuang pada pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut melalui undang-undang.

Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jogjakarta, Dr. Riawan Tjandra menegaskan legitimasi DPD sangat kuat karena keangotaannya dipilih melalui pemilu. Selanjutnya pasal 22 D menyatakan DPD memiliki hak untuk mengajukan RUU kepada DPR yang berkaita dengan implementasi otonomi daerah, pemekaran daerah, penggabungan daerah, sumber alam daerah dan keunagan daerah.

Namun dalam ranah legislasi UU MD3 dan UU P3, DPD dikondisikan tidak sebanding dengan besarnya kewenangan politik yang dimiliki oleh DPR.

Terutama dengan hadirmya UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai pengganti UU No. 27 tahun 2009 tidak memberikan kesetaraan bagi peranan DPD RI ssesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI No. 92/PUU/2012.

Sementara anggota DPD RI, Ayus Setyowati mengiyakan DPD ang awalnya lahir dari rahim MD3 kini harus mengalami penyempitan kewenangan di dalam ketatanegaraan Indonesia.

“ Usul perubahan UU MD3 tidak terlepas dari suasana politik di senayan. UU MD3 yang baru disahkan bulan lalu kini mengalami revisi yang dilakukan oleh DPR, subtansi revisi ini megenai alat komposisi pimpinan alat kelengkapan DPD”, papar Ayus Setyowatisaat menghadiri FGD di UAJY Jogjakarta pukul 15.30 WIB. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next