Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Revisi UU KPK 'ngawur', tidak ada landasan filosofi

Revisi UU KPK 'ngawur', tidak ada landasan filosofi

Jogjakarta-KoPi| Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi ( PUKAT), Hifdzil Alim menolak keras atas usulan DPR mengenai revisi UU Nomor 30 tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Penolakan tertuju pada pasal 5 darft usulan tersebut menyebutkan umur KPK hanya 12 tahun.

Hifdzil Alim memandang usulan DPR tersebut tidak memiliki landasan filosofi yang jelas. Pembatasan umur KPK 12 tahun ini asal saja dibuat oleh DPR. Padahal syarat dalam membuat UU tersebut harus memiliki tujuan yang jelas.

“DPR dapat disangka ngawur menentukan umur KPK, memang dari mana mereka dapat angka itu juga gak ada penjelasan yang lengkap dari DPR,” jelas Hifdzil Alim melalui WA pukul 10.51 Wib.

Saat ini usulan revisi UU KPK telah masuk dalam prolegnas DPR RI tahun 2015. Selagi masih berbentuk rancangan, Hifdzil mendesak DPR RI untuk menarik ngawur tersebut.

“ Karena ini masih draf yang bisa dilakukan adalah legislatif review. Mendesak DPR menarik usulan ngawur itu,” kata Hifdzil.

Dalam hal ini, Hifdzil juga mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi pada fraksi-fraksi yang mengusulkan adanya revisi UU KPK tersebut. “Jelas sekali ( belum ada komitmen tegas partai),”.

Secara terpisah Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menanggapi bahwa usulan revsisi KPK tentang masa KPK 12 tahun masih menjadi bahasan.

“itu masih sagat mentah ( usulan 12 tahun),” kata Fadli Zon seusai acara GOPAC di Jogjakarta (8/9).

Fadli menambahkan saat ini Indonesia masih membutuhkan peran KPK serta penguatannya. Dengan adanya usulan revisi juga bisa menjadi celah untuk memperkuat KPK.

“Saya kira kita masih membutuhkan KPK, dan penguatan dari KPK, tapi kita juga memerlukan revisi untuk beberapa hal, selama itu dalam rangka memperkuat peran KPK,” ungkap Fadli Zon. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next