Menu
Pengawasan perjokian SBMPTN 2018 akan diperketat.

Pengawasan perjokian SBMPTN 2018 ak…

Sleman-KoPi|Ketua Koordin...

Panlok 46 SBMPTN 2018 berpeluang menerima lebih dari 40.000 pendaftar.

Panlok 46 SBMPTN 2018 berpeluang me…

Sleman-KoPi| Panitia Loka...

KTT APRS ketiga, pembahasan tidak cukup hanya pada perlindungan hutan saja.

KTT APRS ketiga, pembahasan tidak c…

Sleman-KoPi| Gelaran Ko...

Satu kali transaksi, kawanan pengedar pil mendapat keuntungan 15-20 juta.

Satu kali transaksi, kawanan penged…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Rektor UGM: Dosen asing itu baik, namun jangan lupa fasilitas dan lab perlu juga ditingkatkan.

Rektor UGM: Dosen asing itu baik, n…

Sleman-KoPi| Rektor UGM, ...

Ini tanggapan rektor UGM pada wacana kedatangan dosen asing.

Ini tanggapan rektor UGM pada wacan…

Sleman-KoPi|Rektor Univer...

Cerita perjuangan wisudawan doktoral anak dari Satpam UGM.

Cerita perjuangan wisudawan doktora…

Sleman-KoPi| Tak ada yang...

Peringati Milad UMY ke 37, Rektor tingkatkan internasionalisasi dosen dan mahasiswanya.

Peringati Milad UMY ke 37, Rektor t…

Bantul-KoPi| Rektor Unive...

Tim mahasiswa UGM bawakan mobil besutannya ke kompetisi dunia Juli nanti.

Tim mahasiswa UGM bawakan mobil bes…

Sleman-KoPi| Tim mahasi...

Prev Next

Revisi UU KPK DPR upaya melemahkan KPK Featured

Revisi UU KPK DPR upaya melemahkan KPK

KoPi-Jogja│ DPR tidak henti-hentinya melemahkan KPK, pelemahan dilakukan dengan berbagai cara termasuk melaui revisi UU KPK serta menggunakan wacana hak angket dalam pengusutan kasus korupsi E-KTP.

"Sosialisai revisi UU KPK sedang dilakukan DPR di lima kampus yang ada di Indonesia, termasuk UGM. Artinya DPR serius melihat reaksi publik, apakah masih menginginkan KPK atau kah tidak," kata Zaenur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM pada conference pers yang dilakukan di Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Selasa (21/3).

Di sisi lain, revisi UU KPK nampaknya hanya digunakan sebagai serangan untuk melemahkan KPK. Pasalnya revisi tersebut tidak memiliki urgensi yang jelas. UU dapat direvisi apabila suatu regulasi tersebut inskontitusional atau bertentangan dengan UUD RI 1945, sesuai dengan kehendak publik, dan karena kebutuhan internal lembaga.

"Padahal, belum ada satupun putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa UU KPK inskontitusional. Kemudian, publik justru merasa revisi UU KPK akan melemahkan KPK, dibuktikan dengan banyaknya gelombang aspirasi penolakan RUU KPK di masyarakat dan dukungan KPK," jelas Hifdzil Alim, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM.

Kemudian, Hifdzil Alim juga menjelaskan bahwa KPK selaku lembaga yang menjadi objek dalam revisi malah menganggap UU Nomor 30 tahun 2002 masih memiliki taji untuk memberantas korupsi, dan masih menyediakan kewenangan bagi KPK untuk mengusut kasus-kasus besar, termasuk E-KTP.

Revisi UU KPK sendiri berisi tentang munculnya dewan pengawas pada KPK, penyadapan yang dapat dilakukan setelah terdapat barang bukti permulaan yang cukup, serta penyidik yang tidak dapat secara mandiri diangkat. Munculnya dewan pengawas dapat diartikan bahwa penyadapan dan penyitaan harus melalui mekanisme ijin dewan pengawas.

Sedangkan, di sisi lain hal ini menjadi resistant karena dewan pengawas dapat dijadikan alat penguasa untuk melakukan intervensi. "Ini dikarenakan dewan pengawas dipilih dan diangkat oleh presiden. Padahal KPK adalah badan independent yang bertugas mengawasi. Tapi ini KPK malah diawasi oleh eksekutif, mana ada orang yang mengawasi kemudian diawasi," jelas Zaenur Rohman.

Selanjutnya, penyadapan yang baru dapat dilakukan setelah terdapat barang bukti permulaan yang cukup, menurut Zaenur Rohman adalah hal yang menggelikan. "Mau mencari alat bukti kok harus pakai alat bukti, ini adalah bentuk serangan untuk melemahkan KPK", ucapnya.

Tidak hanya itu, upaya DPR untuk melemahkan KPK juga ditujukkan dengan wacana hak angket dalam pengusutan kasus korupsi E-KTP. Walaupun hak angket adalah konstitusional, sangat tidak tepat jika ditujukkan kepada KPK yang mengusut kasus korupsi E-KTP.

Usulan hak angket akan mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan KPK. "Hak angket DPR salah alamat, harusnya tidak ditujukan pada KPK yang sedang manangani kasus E-KTP, sebab akan mengganggu proses penegakkan hukum," jelas Zaenur Rohman.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next