Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Revisi UU KPK,DPR harusnya prioritaskan prolegnas

Revisi UU KPK,DPR harusnya prioritaskan prolegnas

Jogjakarta-KoPi| Presiden Joko Widodo memastikan menolak revisi UU KPK. Presiden Joko Widodo mengganggap lebih memprioritaskan merevisi KUHP DPR terlebih dahulu. Meskipun demikian masih saja terjadi tarik ulur dengan DPR.

Pernyataan sikap DPR, wakil ketua DPR Fadli Zon masih bersi keras untuk merevisi UU KPK. Kekalahan tiga pra peradilan oleh KPK, menurutnya menjadi ruang penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar mengapresiasi langkah presiden Joko Widodo menolak revisi UU KPK. Menurut Zainal presiden sudah menentukan posisinya terkait revisi UU KPK.
“Pernyataan presiden untuk tidak merubah ini akan ke depan akan diuji oleh waktu” , paparnya.

Pembahasan revisi UU KPK harus mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak DPR dan Presiden. “ Legislasi itu dibahas presiden dan DPR bersama. Tapi kalau mereka (DPR) masih maju ya silahkan, presiden sudah bilang menolak”, ujar Zainal.

Sebagai catatan DPR, Zainal seharusnya lebih memprioritaskan prolegnas daripada membahas hal yang sudah ditolak oleh presiden. Rencana perubahan ini dikhawatirkan alih-alih merusak yang peraturan yang sudah ada.

Masih satu rangkaian dengan KPK, Zainal juga mengkhawatirkan pada pemilihan pimpinan KPK yang memasuki seleksi pendaftaran. Zainal menegaskan calon pimpina KPK nantinya bersih dan bukan titipan dari pihak tertentu. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next