Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Revisi UU KPK,DPR harusnya prioritaskan prolegnas

Revisi UU KPK,DPR harusnya prioritaskan prolegnas

Jogjakarta-KoPi| Presiden Joko Widodo memastikan menolak revisi UU KPK. Presiden Joko Widodo mengganggap lebih memprioritaskan merevisi KUHP DPR terlebih dahulu. Meskipun demikian masih saja terjadi tarik ulur dengan DPR.

Pernyataan sikap DPR, wakil ketua DPR Fadli Zon masih bersi keras untuk merevisi UU KPK. Kekalahan tiga pra peradilan oleh KPK, menurutnya menjadi ruang penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar mengapresiasi langkah presiden Joko Widodo menolak revisi UU KPK. Menurut Zainal presiden sudah menentukan posisinya terkait revisi UU KPK.
“Pernyataan presiden untuk tidak merubah ini akan ke depan akan diuji oleh waktu” , paparnya.

Pembahasan revisi UU KPK harus mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak DPR dan Presiden. “ Legislasi itu dibahas presiden dan DPR bersama. Tapi kalau mereka (DPR) masih maju ya silahkan, presiden sudah bilang menolak”, ujar Zainal.

Sebagai catatan DPR, Zainal seharusnya lebih memprioritaskan prolegnas daripada membahas hal yang sudah ditolak oleh presiden. Rencana perubahan ini dikhawatirkan alih-alih merusak yang peraturan yang sudah ada.

Masih satu rangkaian dengan KPK, Zainal juga mengkhawatirkan pada pemilihan pimpinan KPK yang memasuki seleksi pendaftaran. Zainal menegaskan calon pimpina KPK nantinya bersih dan bukan titipan dari pihak tertentu. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next