Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Revisi Undang-Undang Tax Amnesty demi kembalinya investasi

Revisi Undang-Undang Tax Amnesty demi kembalinya investasi

Jakarta-KoPi| Presiden Joko Widodo mengatakan tujuan revisi Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau "Tax Amnesty" adalah untuk mengalirkan dana kembali ke Indonesia.

"Kita membutuhkan dana, anggaran besar untuk pembangunan, untuk jangka pendek dan panjang, terutama untuk infrastruktur, baik pelabuhan, jalan tol, listrik, jalur kereta api dan airport," kata Jokowi ditemui di Balai Sidang Jakarta pada Jumat.

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah membutuhkan kecepatan untuk membangun infrastruktur tersebut.

Menurut Jokowi, jika dana pembangunan hanya bergantung dari APBN maka tidak akan cukup untuk memenuhinya.

"APBN kita bisa cover dalam 5 tahun Rp 1.500 triliun. Padahal kebutuhan kita lebih dari Rp 5.000 triliun," jelas Presiden.

Dia menambahkan dengan tax amnesty maka dapat memperkuat income negara dari pajak.

Indonesia berupaya untuk menambah penerimaan dengan mengusulkan RUU Pengampunan Pajak agar dana para Wajib Pajak yang berada di luar negeri bisa dilaporkan kembali ke Indonesia dan dipungut pajaknya.

Dalam RUU tersebut, Wajib Pajak tetap harus diwajibkan membayar pokok pajak termasuk bunga dan denda akibat keterlambatan dalam membayar pajak, namun pemerintah akan menghapus sanksi pidana perpajakan. |Antara News|KoPi|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next