Menu
Pengawasan perjokian SBMPTN 2018 akan diperketat.

Pengawasan perjokian SBMPTN 2018 ak…

Sleman-KoPi|Ketua Koordin...

Panlok 46 SBMPTN 2018 berpeluang menerima lebih dari 40.000 pendaftar.

Panlok 46 SBMPTN 2018 berpeluang me…

Sleman-KoPi| Panitia Loka...

KTT APRS ketiga, pembahasan tidak cukup hanya pada perlindungan hutan saja.

KTT APRS ketiga, pembahasan tidak c…

Sleman-KoPi| Gelaran Ko...

Satu kali transaksi, kawanan pengedar pil mendapat keuntungan 15-20 juta.

Satu kali transaksi, kawanan penged…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Rektor UGM: Dosen asing itu baik, namun jangan lupa fasilitas dan lab perlu juga ditingkatkan.

Rektor UGM: Dosen asing itu baik, n…

Sleman-KoPi| Rektor UGM, ...

Ini tanggapan rektor UGM pada wacana kedatangan dosen asing.

Ini tanggapan rektor UGM pada wacan…

Sleman-KoPi|Rektor Univer...

Cerita perjuangan wisudawan doktoral anak dari Satpam UGM.

Cerita perjuangan wisudawan doktora…

Sleman-KoPi| Tak ada yang...

Peringati Milad UMY ke 37, Rektor tingkatkan internasionalisasi dosen dan mahasiswanya.

Peringati Milad UMY ke 37, Rektor t…

Bantul-KoPi| Rektor Unive...

Tim mahasiswa UGM bawakan mobil besutannya ke kompetisi dunia Juli nanti.

Tim mahasiswa UGM bawakan mobil bes…

Sleman-KoPi| Tim mahasi...

Prev Next

Revisi Undang-Undang Tax Amnesty demi kembalinya investasi

Revisi Undang-Undang Tax Amnesty demi kembalinya investasi

Jakarta-KoPi| Presiden Joko Widodo mengatakan tujuan revisi Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau "Tax Amnesty" adalah untuk mengalirkan dana kembali ke Indonesia.

"Kita membutuhkan dana, anggaran besar untuk pembangunan, untuk jangka pendek dan panjang, terutama untuk infrastruktur, baik pelabuhan, jalan tol, listrik, jalur kereta api dan airport," kata Jokowi ditemui di Balai Sidang Jakarta pada Jumat.

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah membutuhkan kecepatan untuk membangun infrastruktur tersebut.

Menurut Jokowi, jika dana pembangunan hanya bergantung dari APBN maka tidak akan cukup untuk memenuhinya.

"APBN kita bisa cover dalam 5 tahun Rp 1.500 triliun. Padahal kebutuhan kita lebih dari Rp 5.000 triliun," jelas Presiden.

Dia menambahkan dengan tax amnesty maka dapat memperkuat income negara dari pajak.

Indonesia berupaya untuk menambah penerimaan dengan mengusulkan RUU Pengampunan Pajak agar dana para Wajib Pajak yang berada di luar negeri bisa dilaporkan kembali ke Indonesia dan dipungut pajaknya.

Dalam RUU tersebut, Wajib Pajak tetap harus diwajibkan membayar pokok pajak termasuk bunga dan denda akibat keterlambatan dalam membayar pajak, namun pemerintah akan menghapus sanksi pidana perpajakan. |Antara News|KoPi|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next