Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Rakyat Indonesia tolak DPR bahas revisi Undang-Undang KPK

Rakyat Indonesia tolak DPR bahas revisi Undang-Undang KPK

KoPi| Dewan Perwakilan Rakyat akan segera membahas draft revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam draft rancangan revisi itu Pertama, membatasi umur KPK hanya sampai 12 tahun.

Kedua mengurangi kewenangan penindakan dan menghapus upaya penuntutan KPK. Kewenangan KPK dibatasi hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Ruang gerak KPK juga berupaya dipersempit. Kasus yang ditangani oleh KPK juga dibatasi yang nilai kerugian negaranya diatas Rp. 50 Miliar. Penyadapan dan penyitaan KPK juga harus melalui izin ketua Pengadilan Negeri.

Ketiga, KPK coba diubah menjadi Komisi Pencegahan Korupsi, bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam sejumlah subtansi RUU KPK, pengusul dari Senayan berupaya mendorong KPK lebih memprioritaskan aspek pencegahan. Pemberantasan korupsi dianggap sebagai perbuatan pencegahan. Sedapat mungkin KPK melupakan urusan menindak para koruptor.

Ketiga poin tersebut kentara sekali dilihat sebagai upaya untuk mengerdilkan dan kemudian melenyapkan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Jika itu terjadi, maka masa depan Indonesia akan semakin suram dimangsa koruptor yang berkuasa. Harta negara hanya akan menjadi rayahan (rebutan) bagi para koruptor melalui kekuasaan mereka. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara.

Kerja KPK selama ini dinilai jauh lebih efektif dan memiliki keseriusan untuk memberantas korupsi ketimbang lembaga-lembaga hukum lainnya di Indonesia. Lahirnya KPK pada dasarnya juga atas pertimbangan itu. Sementara ini lembaga-lembaga hukum yang dimaksud seperti kepolisian, kejaksaan dan bahkan pengadilan masih dalam posisi yang belum bisa diandalkan.

Suryo Bagus, seorang warga yang peka, melalui jaringan change.org kemudian menyebarkan petisi penolakan pembahasan revisi Undang-Udang KPK tersebut di DPR RI. Saat ini tanda tangan petisi sudah mencapai ribuan. Semoga masyarakat Indonesia bisa bersatu dalam melawan makar ini.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next