Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Rakyat Indonesia tolak DPR bahas revisi Undang-Undang KPK

Rakyat Indonesia tolak DPR bahas revisi Undang-Undang KPK

KoPi| Dewan Perwakilan Rakyat akan segera membahas draft revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam draft rancangan revisi itu Pertama, membatasi umur KPK hanya sampai 12 tahun.

Kedua mengurangi kewenangan penindakan dan menghapus upaya penuntutan KPK. Kewenangan KPK dibatasi hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Ruang gerak KPK juga berupaya dipersempit. Kasus yang ditangani oleh KPK juga dibatasi yang nilai kerugian negaranya diatas Rp. 50 Miliar. Penyadapan dan penyitaan KPK juga harus melalui izin ketua Pengadilan Negeri.

Ketiga, KPK coba diubah menjadi Komisi Pencegahan Korupsi, bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam sejumlah subtansi RUU KPK, pengusul dari Senayan berupaya mendorong KPK lebih memprioritaskan aspek pencegahan. Pemberantasan korupsi dianggap sebagai perbuatan pencegahan. Sedapat mungkin KPK melupakan urusan menindak para koruptor.

Ketiga poin tersebut kentara sekali dilihat sebagai upaya untuk mengerdilkan dan kemudian melenyapkan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Jika itu terjadi, maka masa depan Indonesia akan semakin suram dimangsa koruptor yang berkuasa. Harta negara hanya akan menjadi rayahan (rebutan) bagi para koruptor melalui kekuasaan mereka. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara.

Kerja KPK selama ini dinilai jauh lebih efektif dan memiliki keseriusan untuk memberantas korupsi ketimbang lembaga-lembaga hukum lainnya di Indonesia. Lahirnya KPK pada dasarnya juga atas pertimbangan itu. Sementara ini lembaga-lembaga hukum yang dimaksud seperti kepolisian, kejaksaan dan bahkan pengadilan masih dalam posisi yang belum bisa diandalkan.

Suryo Bagus, seorang warga yang peka, melalui jaringan change.org kemudian menyebarkan petisi penolakan pembahasan revisi Undang-Udang KPK tersebut di DPR RI. Saat ini tanda tangan petisi sudah mencapai ribuan. Semoga masyarakat Indonesia bisa bersatu dalam melawan makar ini.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next