Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Rakyat Indonesia tolak DPR bahas revisi Undang-Undang KPK

Rakyat Indonesia tolak DPR bahas revisi Undang-Undang KPK

KoPi| Dewan Perwakilan Rakyat akan segera membahas draft revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam draft rancangan revisi itu Pertama, membatasi umur KPK hanya sampai 12 tahun.

Kedua mengurangi kewenangan penindakan dan menghapus upaya penuntutan KPK. Kewenangan KPK dibatasi hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Ruang gerak KPK juga berupaya dipersempit. Kasus yang ditangani oleh KPK juga dibatasi yang nilai kerugian negaranya diatas Rp. 50 Miliar. Penyadapan dan penyitaan KPK juga harus melalui izin ketua Pengadilan Negeri.

Ketiga, KPK coba diubah menjadi Komisi Pencegahan Korupsi, bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam sejumlah subtansi RUU KPK, pengusul dari Senayan berupaya mendorong KPK lebih memprioritaskan aspek pencegahan. Pemberantasan korupsi dianggap sebagai perbuatan pencegahan. Sedapat mungkin KPK melupakan urusan menindak para koruptor.

Ketiga poin tersebut kentara sekali dilihat sebagai upaya untuk mengerdilkan dan kemudian melenyapkan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Jika itu terjadi, maka masa depan Indonesia akan semakin suram dimangsa koruptor yang berkuasa. Harta negara hanya akan menjadi rayahan (rebutan) bagi para koruptor melalui kekuasaan mereka. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara.

Kerja KPK selama ini dinilai jauh lebih efektif dan memiliki keseriusan untuk memberantas korupsi ketimbang lembaga-lembaga hukum lainnya di Indonesia. Lahirnya KPK pada dasarnya juga atas pertimbangan itu. Sementara ini lembaga-lembaga hukum yang dimaksud seperti kepolisian, kejaksaan dan bahkan pengadilan masih dalam posisi yang belum bisa diandalkan.

Suryo Bagus, seorang warga yang peka, melalui jaringan change.org kemudian menyebarkan petisi penolakan pembahasan revisi Undang-Udang KPK tersebut di DPR RI. Saat ini tanda tangan petisi sudah mencapai ribuan. Semoga masyarakat Indonesia bisa bersatu dalam melawan makar ini.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next