Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Program raskin belum memilki fondasi yang jelas

Program raskin belum memilki fondasi yang jelas

Jogjakarta-KoPi| Peneliti Pusat Kajian Kependudukan UGM, Mulyadi Soemarto menegaskan social protection (Politik Perlindungan Sosial atau PPS) harus berjalan beriringan dengan ideologi partai politik. Selama kedua aspek tersebut berjalan terpisah. Bahkan saling tumpah tindih satu sama lain cita-cita kesejahteraan tidak akan terwujud.

Prof. Mulyadi menambahkan para elite pemerintah kerap menggunakan kedok PPS sebagai alat mobilisasi massa. Indikasinya program kurang memilki belum memiliki kejelasan pondasi.

Salah satunya program PPS di Indonesia yang muncul paska-reformasi pada tahun 1998 ketika pemerintah mencanangkan program raskin untuk pertama kali. Program raskin wujud kepedulian pemerintah mensejahterakan rakyatnya.

Prof. Mulyadi mengamati sejak diluncurkannya tahun 1998 hingga tahun 2015 sekarang, raskin belum mampu memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Pasalnya masyarakat merasa kualitas raskin jauh dari standar. Persoalan lain, pemberian raskin kerap salah sasaran.

“Kasus raskin selama 15 tahun sejak tahun 1998, belum selesai. Persoalan yang dikeluhkan kualitas beras. (Waktu yang lama) Ini buruk harus ada komitmen,” papar Mulyadi seusai presentasi yang bertema “Kerentanan, Ketahanan Pangan, dan Politik Perlindungan Sosial di Indonesia di Gedung PSKK UGM pada Kamis, 10 Desember 2015.

Persoalan raskin berlanjut ketika akhir masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, distribusi raskin terlambat dan defisit pasokan. Hal inilah kemudian menyebabkan kenaikan harga beras biasa.

“Pak SBY turun, harga beras naik karena raskin tidak turun lagi, dirapel pada bulan sebelumnya sebelum Pak Jokowi menjabat presiden,” tutur Mulyadi. |Winda Efanur FS|

 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next