Menu
BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

Prev Next

Program 'PPS' masih 'lemah' di level operasional

Program 'PPS' masih 'lemah' di level operasional

Jogjakarta-KoPi| “Pemerintah defisit tiga triliun untuk dana BPJS kesehatan karena ada masalah level operasional, pada orang-orang sakit yang daftar,” kata Peneliti Pusat Kajian Kependudukan UGM, Mulyadi Soemarto.

Mulyadi memandang akar permasalahan BPJS masih berputar pada operasional. Selama ini pemerintah baru berhasil mencanangkan program dalam bentuk perencananaan. Kelemahan aspek operasional tersebut menyebabkan gangguan pada pembangunan makro. “Pemikiran konseptual, tidak ada masalah tetapi masalah pada level operasional,” jelas Mulyadi ketika ditemui di gedung PSKK UGM.

Mengenai hal ini, Mulyadi menawarkan solusi pemerintah mampu membangun pondasi kuat tentang politik perlindungan sosial (PPS). Komitmen ini harus dibarengi dengan dukungan dari masyarakat. Pasalnya membangun PPS yang baik memerlukan waktu yang lama.

Mulyadi mencontohkan negara maju seperti Inggris yang merencanakan program PPS sejak 40 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan Indonesia yang memulai PPS paska-reformasi tentu memerlukan komitmen dari pemerintah. Guna melaksanakan estafet dari program PPS.

“(Untuk mewujudkan hal tersebut) Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membangun pondasi tidak sebentar. Dalam jangka waktu 10 tahun tidak bisa,” kata Mulyadi.

Selain itu negara maju mengalokasikan dana untuk PPS minimal 18% dari GDP (Gross Domestic Product) sementara Indonesia mengalokasikan hanya 1% dari pendapatan GDP.

|Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next