Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Program desa, masih terkendala kompetensi pendamping

Program desa, masih terkendala kompetensi pendamping

Jogjakarta-KoPi| Lembaga penelitian IRE dan CSES mengadakan penelitian terhadap program desa. Penelitian mengambil empat sampel desa terdiri dari dua desa kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Menurut direktur CCES, Imam Prakoso, latar belakang penelitian merespon adanya UU No. 6 tahun 2014 dan kesiapan desa dalam program pembangunan desa. Tahap lanjutan dari penelitian ke depan menjadi bahan pemetaan pendampingan program desa. Pasalnya konsep program desa akan disesuaikan dengan potensi masing-masing desa.

Berdasarkan penelitian dari sembilan desa terpilih di tiga kabupaten terjadi kesenjangan yang sangat kontras. Kesenjangan terjadi antara kelompok rentan dengan kelompok yeng terlibat aktif dalam program desa.

“Kasus suatu kabupaten terdapat  kelompok rentan dan marginal belum terlibat secara nyata dalam program pembangunan desa baik pengambilan keputusan maupun maupun penerima manfaat program. Dalam pendampingan intervensi program ini, mengaplikasikan instrumen pembelajaran, berharap untuk menguragi kesenjangan, ada proses pembelajaran desa untuk bisa mandiri”, jelas Imam Prakoso.

Imam menambahkan dalam beberapa kasus sebleumnya, tim pendampingan seperti PNPM mandiri yang berfungsi mengentaskan kemiskinan belum berfungsi maksimal.

Hal senada juga diungkapkan oleh Harmoni dari Bantaeng, Sulawesi pendampingan PNPM tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa. Hal itu karena wewenang pemilihan pendamping berada di pemerintahan propinsi.

“Kami bersuara untuk pendampingan lokal- yang tahu kondisi daerahnya. Pasalnya mereka (PNPM) mereka cenderung mendampingi desa dengan bangunan fisik seperti membangun jembatan, fokus pada target fisik dan tidak mendampingi masyarakat”, tutur Harmoni. |Roihatul Firdaus, Winda Efanur FS|



back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next