Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Program AusAID sebaiknya dikembalikan lagi Ke Australia

Program AusAID sebaiknya dikembalikan lagi Ke Australia

Kupang-KoPi| Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni menegaskan Program AusAID untuk masyarakat Timor Barat, NTT sebaiknya dikembalikan lagi ke Australia.



"Alasan kami menolak bantuan Australia lewat program pembangunan luar negerinya (AusAID) tersebut, karena Australia mengetahui dengan pasti bahwa akibat petaka tumpahan minyak Montara 2009 di Laut Timor telah berdampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat,kerusakan ekosistem laut serta gangguan kesehatan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Namun Pemerintah Australia sengaja mengabaikan nya dengan berbagai alasan yang tidak berdasar,walaupun mereka telah membuat komitmen secara lisan dan pernyataan tertulis dengan memberikan harapan serta menunjukkan niat baiknya terhadap rakyat NTT,akan tetapi ketika hendak direalisasi komitmen dan pernyataan yang dibuat,Australia terus menghindar," kata Tanoni kepada pers di Kupang, Sabtu 4/11.

Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Australia itu masih terus memantau perkembangan persidangan "class action" petani rumput laut NTT di Pengadilan Federal Australia di Sydney, setelah mengadvokasi lebih dari 13.000 petani rumput laut asal NTT menggugat perusahaan pencemar PTTEP asal Thailand sejak 3 Agustus 2016.

Australia lewat program AusAID setiap tahun nya memberikan bantuan kepada Indonesia berkisar 375,7 juta dolar, termasuk perkiraan pendanaan bilateral sebesar 323 juta dolar yang dikelola Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia. Kemitraan kerja sama Australia-Indonesia lewat AusAID ini meliputi bidang politik, keamanan, perdagangan, ekonomi, dan pembangunan.

Tanoni menilai program tersebut sarat dengan muatan politis, karena dengan bantuan tersebut Australia merasa sangat berjasa terhadap rakyat di daerah ini, dan telah menganggapnya sebagai warga negara kelas tiga di dunia.

"Atas dasar nilai-nilai kemanusiaan tersebut, kami dengan tegas menolak bantuan tersebut, jika tidak diarahkan untuk menyelesaikan petaka tumpahan minyak Montara 2009 dengan kegiatan penelitian ilmiah guna mengetahui kadar kerusakan di Laut Timor dan kerugian akibat pencemaran minyak mentah dan zat beracun lainnya yang dimuntahkan dari kilang Montara," ujarnya.

Tanoni peraih tunggal "Civil Justice Award Australian Lawyers Alliance 2013" itu mengatakan rakyat NTT sudah lelah menjadi korban kepentingan politik dalam negeri Australia yang dibebankan kepada kami rakyat NTT selama ini,salah satunya yang paling menonjol adalah menyangkut masalah pengungsi atau manusia perahu yang sangat merugikan kami.

Penulis buku "Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik-Ekonomi Canberra-Jakarta" itu menguraikan pada 1942, rakyat Timor Barat merelakan lapangan terbang Penfui di Kupang untuk dijadikan sebagai zona penyanggah guna membendung lajunya pasukan Jepang yang hendak melakukan invasi ke Australia melalui Darwin.

"Tak terhitung banyaknya isteri orang Timor yang diperkosa bahkan menurut catatan sejarah Australia, tidak kurang dari 30.000 hingga 70.000 orang Timor laki-laki, perempuan, tua dan muda kehilangan nyawa mereka karena kesetiaannya membela pasukan Australia pada saat itu,” katanya.

Di samping itu, kata dia, Australia telah dengan sengaja merampas kedaulatan laut Negara Kesatuan Repiblik Indonesia dengan mencaplok hampir 85 persen wilayah Laut Timor yang kaya migas itu menjadi miliknya.

"Kini datang lagi tragedi tumpahan minyak mentah dari kilang Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009, yang sampai saat ini nyaris tak mendapat apresiasi sedikitpun dari Pemerintah Federal Australia, malah membela perusahaan pencemar PTTEP agar menghindar dari tanggungjawab kemanusiaan terhadap rakyat Timor Barat," kata Tanoni.

Ia menilai bahwa bantuan Australia melalui program pembangunan luar negerinya AusAID itu lebih banyak memiliki tendensi politik tertentu sebagai "gula-gula" untuk meninabobokan rakyat NTT yang tengah menderita akibat dampak yang dialami dari tumpahan minyak yang mencemari hampir 90 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor dan Laut Sawu itu.

"Kami tidak butuh bantuan Australia,yang kami minta dan tuntut adalah hak-hak, harga diri, martabat dan kedaulatan kami diinjak dan dirampas begitu saja.

Karena itu, tampak lebih elok jika sedikit dari bantuan AusAID tersebut diarahkan untuk sebuah penelitian ilmiah yang menyeluruh,komprhensif dan independen terkait dengan kerusakan ekologi dan ekosistem laut,kerugian sosial ekonomi dan gangguan kesehatan masyarakat NTT akibat pencemaran minyak Montara 2009 tersebut," demikian Ferdi Tanoni.|Yudi

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next