Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Prof.Dr. Budiono: Program kesejahteraan untuk Indonesia belum mulus

Prof.Dr. Budiono: Program kesejahteraan untuk Indonesia belum mulus

Bantul-KoPi| Program-program untuk merealisasikan Indonesia yang sejahtera belum semuanya berjalan dengan mulus, perlu upaya untuk meningkatkan efektifitas tersebut. Sedangkan masyarakat sendiri masih perlu untuk memahami konsep Indonesia Sejahtera.

Pemahaman masyarakat pada konsep Indonesia sejahtera terutama dalam memahami kembali strategi yang dilakukan di bidang kesejahteraan rakyat perlu untuk ditingkatkan kembali.

Mantan Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Budiono, dalam Sidang Pleno I Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di lantai dasar Masjid Ahmad Dahlan UMY, menekankan bahwa konteks Indonesia Sejahtera masih perlu dikonsolidasikan secara sistematis dan harus ada rencana jangka panjang, dan bukan dalam rencana jangka pendek atau lima tahunan saja.

Selain itu, Budiono juga menjelaskan bahwa Welfare State atau Negara Sejahtera memiliki dua definisi. Definisi pertama hanya mencakup masalah sosial dan ekonomi, sedangkan definisi kedua merupakan definisi yang lebih luas, yang menganggap konsep negara sejahtera tidak hanya mencakup sosial dan ekonomi saja namun juga politik, dan hak-hak sipil warga negaranya.

"Indonesia sendiri mengikuti definisi yang luas mencakup sosial, ekonomi, politik dan hak-hak sipil warga negaranya,” terang Prof. Dr. Budiono.

Program-program untuk merealisasikan Indonesia yang sejahtera sudah dimulai dengan bidang kesehatan, gizi, tenaga kerja, pemerataan kesejahteraan dan lain sebagainya. Program-program tersebut berwujud seperti wajib belajar 12 tahun, dana abadi untuk beasiswa miskin ataupun prestasi, upgrade intensif untuk guru, sistem jaminan sosial nasional dan lain sebagainya.

"Meskipun demikian catatannya adalah belum semua program berjalan mulus, sehingga tugas kita untuk meningkatkan efektifitas tersebut,” jelas Prof. Dr. Budiono.

Menurutnya terdapat beberapa upaya yang diperlukan untuk meneruskan upaya mewujudkan Welfare State tersebut. Upaya pertama adalah mengkonsolidasikan program-program yang sudah ada untuk lebih konsisten antar program satu dengan yang lainnya.

"Hal itu bisa dilakukan dengan menyederhanakannya kalau perlu. Selain itu dengan mengelompokkan program-program tersebut dalam kelompok besar serta membuat payung atas kelompok-kelompok di atas program tadi sebagai sebuah strategi nasional,” lanjut Prof. Dr. Budiono.

Konsep Welfare State sendiri merupakan end goal atau tujuan akhir dari bangsa Indonesia. Hal ini berkaitan dengan latar belakang bangsa Indonesia yang sangat beragam.

"Lain seperti negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Indonesia memiliki masalah kohesi yang beragam. Sehingga menjadi negara yang sejahtera menjadi tujuan akhir kita," papar Budiono. Sementara itu, Ketua MPR RI, Zulkifli Hassan, menyebutkan bahwa tujuan akhir Indonesia merdeka adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

Sementara, pada praktiknya masih banyak kesenjangan sosial terutama antara si kaya dan si miskin.

"Seperti contohnya pembangunan yang ada di kota-kota di Pulau Jawa sangat berbeda dengan yang di pulau lain seperti di Maluku dan lain sebagainya. Sehingga ancaman nyata negeri kita bukanlah soal komunis tetapi kesenjangan sosial," ungkap Zulkifli.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next