Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Pro-kontra UMK 'upah' DIY masih berlanjut

Pro-kontra UMK 'upah' DIY masih berlanjut

Jogjakarta-KoPi| Berdasarkan surat keputusan Gubernur DIY Nomor 255 tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2016 DIY besaran UMK DIY berkisar antara Rp 1,2-1,4 juta. Rincian daerah kota besaran UMK Rp 1.452.400,00 Kabupaten Sleman Rp 1.338.000,00 Kabupaten Bantul Rp 1.268.870,00 dan Kabupaten Gunungkidul Rp 1.235.700 00. Turunnya SK Gubernur DIY sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 78 tentang pengupahan tahun 2015.

Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Yogyakarta, Tri Agus menilai penetapan UMK saat ini mencukupi kebutuhan buruh. Tri menambahkan jauh-jauh hari sebelum PP tentang Pengupahan diketok palu oleh pemerintah, pihak Dewan pengupahan Kota sudah melakukan survei KHL pada September lalu. Sementara PP tentang Pengupahan keluar pada akhir Oktober 2015.

Pihak buruh yang tergabung dalam KSPI Yogyakarta memilih sepakat dengan ketentuan UMK dari pemerintah tersebut.
“Mau tidak mau harus ikut itu. Dari pengusaha dan kita pekerja, sudahlah kalau keluar kita ikut saja, akhirnya ya sepakat lah,” tambah Tri Agus kata Tri Agus seusai sosialisasi UMK Kota di Hotel Gowongan Inn tanggal 18 November 2015.
Tri memprediksi rumusan upah dengan penghitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun 2016, ada peningkatan sekitar 11%. "Itu lebih tinggi (dari gaji tahun sebelumnya)."

Sehingga adanya demonstrasi besar-besaran menolak PP nomor 78, Tri menegaskan tidak akan terlibat. "Saya sih terus terang tidak ikut, teman-teman (KSPI) tidak ada kabar,".

Secara terpisah Ketua Federasi Buruh Yogyakarta, Restu justru menolak terhadap SK Gubernur tentang penetapan UMK DIY. Pasalnya SK Gubernur tentang penetapan UMK DIY tidak layak untuk buruh. SK tersebut merujuk pada PP tentang Pengupahan, yang menihilkan peran buruh dalam penentuan upah minimum.

Lebih lanjut Restu memaparkan tentang model pengupahan yang layak untuk wilayah DIY. “Kota yang layak itu Rp 2,5 juta, Sleman 2,4 juta, Kulonprogo Rp 2,3 juta, Bantul Rp 2,4 juta, dan Gunung Kidul Rp 2,3 juta sesuai KHL ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Restu saat dihubungi melalui telepon Rabu tanggal 18 November 2015.
|Winda Efanur FS|Cucuk Ahmad|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next