Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Presiden Jokowi diminta batalkan kunjungan ke Australia oleh warga NTT

Presiden Jokowi diminta batalkan kunjungan ke Australia oleh warga NTT

Kupang-KoPi| Presiden RI Joko Widodo diminta untuk membatalkan rencana kunjungannya ke Australia pada tahun 2017 jika Pemerintah Australia masih terus berbohong dan berkelit untuk tidak mau bekerja sama dengan Pemerintah RI dan masyrakat NTT guna menyelesaikan kasus petaka tumpahan minyak Montara 2009 di Laut Timor. Penegasan ini disampaikan Ketua Peduli Timor Barat,Ferdi Tanoni kepada wartawan di Kupang, Senin,25/12.

Pemerintah Australia terus berkelit dengan berbagai alasan yang tidak mendasar untuk melarikan diri dari tanggung jawab mereka, misalnya alasan yang diemukakan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop dalam suratnya bahwa Pemerintah Australia belum pernah didekati oleh Pemerintah RI untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pencemaran Laut Timor.

Namun, ketika Pemerintah RI menyampaikan surat permintaan kerja sama membantu masyarakat korban Montara guna bersama menyelesaikan kasus pencemaran Laut Timor, Australia berkelit lagi dengan menyatakan bahwa Pemerintah Australia tidak memiliki yurisdiksi atas perairan Negara lain.

Menurut mantan agen imigrasi Australia ini bahwa Pemerintah Australia telah berbohong dengan membuat alasan yang tidak berdasar karena menurutnya yurisdiksi itu sama artinya dengan otoritas. Padahal, Pemerintah RI telah memberikan otoritas kepada Pemerintah Australia guna bersama menyelesaikan kasus petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor.

Tanoni menjelaskan, otoritas kepada Pemerintah Australia yang dimaksudkan dalam penanganan petaka tumpahan minyak Montara di laut Timor antara lain, MoU 1996 tentang kesiap siagaan dan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut antara Pemerintah RI-Australia.

Surat Pemerintah RI melalui Menteri Lingkungan Hidup tahun 2014 dan surat dari Kementerian Perhubungan RI tahun 2015 kepada Pemerintah Australia serta pertemuan resmi antara masyarakat korban dan Pemerintah Australia di dalam gedung Parlemen Australia di Canberra selama dua kali.

Ferdi Tanoni yang juga pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor ini mengatakan bahwa pada tahun 2010 Duta Besar Australia Greg Moriarty menandatangani sebuah MoU bersama Menteri Perhubungan RI tentang kesediaan Pemerintah Australia mengimplementasikan MoU 1996 tentang kesiapsiagaan dan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut antara Pemerintah RI-Australia, guna menyelesaikan kasus tumpahan minyak Montara 2009. Namun pada kenyataannya hingga saat ini Pemerintah Australia terus berbohong dan berkelit.

Demi harga diri dan martabat bangsa Indonesia serta kedaulatan NKRI, kami meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana kunjungannya ke Australia dan juga membatalkan MoU 1974 antara RI-Australia tentang hak-hak nelayan tradisional di Laut Timor.

MoU itu dianggap tidak valid karena diduga dibuat dibawah tekanan dunia internasional. Selain itu Perjanjian RI-Australia 1997 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor dan Arafura harus pula dibatalkan, karena perjanjian ini sudah tidak bisa diberlakukan lagi, tegas Ferdi Tanoni. |Yos|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next