Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Presiden Jokowi digugat terkait PP No1 2017 yang dianggap merugikakan rakyat

Presiden Jokowi  digugat terkait PP No1 2017 yang dianggap merugikakan rakyat

Jogja-KoPi│Koalisi Masyarakat Sipil akan gugat PP Nomor 1 tahun 2017 tentang Kegiatan usaha pertambangan dan Permen ESDM Nomor 5 tahun 2017 tentang kelonggaran (relaksasi) ekspor Minerba Mentah selama lima tahun ke depan terhitung sejak Januari 2017 ke Makhamah Agung, Kamis (26/1).

“Kami akan menggugat Menteri ESDM dan Presiden atas adanya PP Nomor 1 Tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 5 tahun 2017 yang bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009,” jelas Ahmad Redi, Koalisi Masyarakat Sipil saat seminar bulanan Stop Penjarahan Minerba Mentah di Ruang sidang PUSTEK UGM.


PP Nomor 1 tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 5 tahun 2017 dirasa pertentangan dengan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang minerba yang melarang ekspor minerba mentah. Selain itu, kebijakan relaksasi ekspor sudah mengarah pada penjarahan minerba mentah dari bumi Indonesia.

Padahal, Presiden Jokowi Widodo sendiri mengaku berkomitmen sebelumnya untuk mendukung pengolahan dan pemurnian minerba mentah di smelter dalam negeri.

“Kami tidak tahu mengapa presiden berubah pikiran dengan mengeluarkan PP Nomor 1 tahun 2017, yang mengijinkan relaksasi ekspor minerba mentah,” ujar Ahmad Redi.

Hingga sekarang Koalisi Masyarakat Sipil masih menunggu pemeriksaan Ombdusman dan berdiskusi dengan pakar-pakar sebelum menggugat Menteri ESDM dan Presiden ke MA.

“Sekarang kita masih menunggu pemeriksaan Ombudsman, dan ombudsman meminta waktu selama 2 minggu. Kita masih berdiskusi dengan pakar-pakar. Tapi yang jelas masuk lebih duluan adalah Permen karena disitu terlalu melebar boleh ekspor mineral mentah dalam 5 tahun, Kontrak Kerja (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (Iupk). Justru Permennya yang berkhianat pada PP-nya apalagi pada UU-nya,” jelas Ahmad Redi.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next