Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Pra peradilan rawan 'pembelokan', perlu aturan

Pra peradilan rawan 'pembelokan', perlu aturan

Jogjakarta-KoPi| “Pra peradilan sebenarnya tindakan untuk menguji prosedur, tata cara yang benar, fungsinya untuk melinudngi HAM terhadap tindakan diakukan aparat penegak hukum menurut cara yang diatur dalam, KHUP pasal 77”, ujar advokat Zahrur arkom.

Namun menurut ketua Pukat, Jogja Zainal Arifin Muhtar adanya pra peradilan bisa membuka ruang untuk meloloskan dari dari jeratan hukum. Terkait pra peradilan Budi Gunawan, Hakim Sarpin tidak menyebutkan kasus korupsi yang tengah diusut di pra peradilan. Namun Hakim Sarpin mengetengahkan status BG sebagai polisi bukan penegak hukum.

“Betapa mudahnya putusan ini dibelokkan dan seolah KPK itu salah. Padahal kalau dilihat padahal logikanya nggak nyambung. Putusan Hakim Sarpin soal BG, tidak ada kata sarpin BG itu tidak korup, yang dikatakan Hakim Sarpin adalah BG bukan penegak hukum, sehingga KPK tidak bisa menangani kasus ini”, kata Zainal saat menjadi pembicara diskusi di FH UGM pagi tadi.

Hal lain yang menarik bahasan tentang kasus llham Arief Sirajuddin ketika pra peradilan meloloskan Ilham karena kecacatan barang bukti. KPK tidak membawa bukti asli ke pra peradilan.

“Bukti-bukti yang dihadirkan KPK fotokopi dianggap tidak asli. Karena KPK ngapain bawa yang asli, KPK menghadirkan bukti di persidangan, sebagai materi persidangan”, kata Zainal.

Zainal menambahkan ketidakjelasan dalam soal perkara pra peradilan menuntut KUHP menyertakan detil status pra peradilan. Mengatur batasan pembuktian, dan ranah yang bisa diputuskan. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next