Menu
BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

Prev Next

PP No 78 Tahun 2015 wajib ditolak buruh

PP No 78 Tahun 2015 wajib ditolak buruh

Jogjakarta-KoPi| Pakar hukum perburuhan UGM, Prof. Ari Hernawan menilai wajar kaum buruh menolak pengesahan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Melihat dari konten PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ada tiga alasan PP tersebut harus ditolak oleh kaum buruh.

Pertama, PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan seharusnya mendasarkan pada kehidupan layak (KHL) buruh. Sementara PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mendasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi semata. Tidak mengikutsertakan unsur buruh di dalam rumusannya.

“Butuh parameter menuju upah yang layak, mulai dari indeks harga konsumen, kehidupan perekonomian di sebuah daerah, tiba-tiba adanya PP itu dipangkas, indikator upah minimum hanya dilihat dari laju inflasi dan perekonomian kita, Padahal untuk menentukan upah minimum, tidak hanya terletak pada dua indikator tersebut”, papar Prof. Ari Hernawan.

Kedua, upah merupakan sesuatu hal yang melekat pada buruh. Sehingga buruh wajib terlibat dalam pembahasan upah. Sebelumnya aspirasi tentang upah buruh tercover oleh Dewan Pengupahan.

Dewan pengupahan terdiri dari buruh, pengusaha, akademisi, dan pemerintah. Dewan Pengupahan bertugas menentukan upah buruh. Mereka turun ke lapangan survei ke pasar-pasar terkait harga barang pokok, untuk dirumuskan standar minimum upah buruh propinsi (UMP). Lalu Gubernur tinggal mengesahkan ketentuan dari upah minimum.

Namun dengan hadirnya PP , secara tidak langsung pemerintah mencerabut hak buruh untuk terlibat menentukan upah. Secara penuh penentuan pengupahan di bawah penguasaan pemerintah seutuhnya, dengan dua indikator inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dewan Pengupahan memang ada, namun sekarang tidak menentukan ( upah) tugasnya hanya memberikan saran, Sebelumnya (sebelum ada PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan), yang kerja Dewan Pengupahan Nasional, Gubernur sekarang pemerintah yang aktif, Dewan Pengupahan hanya memberikan saran,” kritik Prof. Hernawan.

Ketiga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara subtantif kehadirannya bertentangan dengan semangat Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Amanat UU Ketegakerjaan mengharuskan tingkat upah buruh setiap tahun harus ditinjau dan harus naik.

“ Dengan adanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi tadi, ada kemungkinan kenaikannya tidak signifikan, jadi bisa saja upah minimum kita tidak naik kalau tingat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional juga tidak naik,” jelas prof. Hernawan.
|Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next