Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Polri digugat tak boleh menerbitkan SIM

Polri digugat tak boleh menerbitkan SIM
KoPi| Lambatnya proses pengajuan SIM dan STNK baru menjadi bumerang bagi Polri. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri (Koreksi) menggugat kewenangan Polri untuk menerbitkan SIM dan STNK.
 

Koalisi yang terdiri dari berbagai LSM seperti Jaringan Gusdurian, Malang Corruption Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah meminta MK membatalkan kewenangan Polri untuk meregistrasi dan mengidentifikasi kendaraan bermotor. Mereka juga meminta MK mencabut kewenangan Polri untuk menerbitkan surat ijin mengemudi.

Koreksi menilai, kewenangan tersebut tidak sesuai dengan maksud konstitusi karena tugas utama Polri adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 

Polri sebagai lembaga penegakan hukum tidak seharusnya mengurus persoalan teknis semacam itu. Sebaliknya, wewenang tersebut justru disalahgunakan dan banyak masyarakat yang tidak terlayani.

Koreksi mencontohkan pengurusan SIM di negara lain, seperti Malaysia, Singapura, India, Inggris, dan Amerika. Di negara-negara tersebut, pengurusan SIM diserahkan pada Departemen Transportasi Darat.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next