Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

PNS boleh poligami, asalkan...

PNS boleh poligami, asalkan...
Surabaya- KoPi | Baru baru ini, Kementrian Pertahanan (Kemenhan) menerbitkan surat edaran bernomor SE/71/VII/2015. Surat tersebut berisikan tentang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Kemenhan yang berpoligami.

Beredar di jejaring sosial, surat dengan judul “Persetujuan/Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai di Lingkungan Kemhan” tersebut mengizinkan PNS untuk beristri lebih dari satu.

Sebelumnya, dalam peraturan pemerintah menerangkan bahwa PNS diperbolehkan beristri lebih satu jika mendapat izin dari pejabat. Dan juga pelarangan bahwa PNS tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Surat edaran yang diberikan Kemenhan tersebut dilandaskan banyaknya pelanggaran yang dilakukan PNS Kemenhan dalam hal poligami. Sehingga banyak pernikahan yang terjadi hanya di atas tangan. Tidak dengan tanda sah dari kedinasan.

Dalam surat edaran tersebut, Kemenhan memperbolehkan PNS poligami dengan syarat tertentu.

Pertama, tidak bertentangan dengan aturan agama yang dianutnya. Kedua, harus memenuhi salah satu syarat alternatif, diantaranya istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mengalami kecacatan badan atau penyakit yang tidak dapat disembukan, dan istri tidak dapat memiliki keturunan.

Ketiga, PNS melakukan poligami harus memenuhi 3 syarat kumulatif, yaitu ada persetujuan tertulis dari istri dan memiliki penghasilan yang mampu membiayai lebih dari satu orang istri dan anak-anaknya. Surat keterangan mampu secara finansial itu dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy menyebutkan bahwa surat tersebut akan menimbulkan polemik. “Polemik pasti bisa diselesaikan. Akan diklarifikasi apa betul itu dan maksud tujuannya” ujar Tedjo.

Meski begitu, Tedjo menilai hal ini lebih baik dikomentari oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. Menurutnya, ini tidak menyangkut keamanan dan politik, melainkan peran wanita. |Labibah

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next