Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

PNS boleh poligami, asalkan...

PNS boleh poligami, asalkan...
Surabaya- KoPi | Baru baru ini, Kementrian Pertahanan (Kemenhan) menerbitkan surat edaran bernomor SE/71/VII/2015. Surat tersebut berisikan tentang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Kemenhan yang berpoligami.

Beredar di jejaring sosial, surat dengan judul “Persetujuan/Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai di Lingkungan Kemhan” tersebut mengizinkan PNS untuk beristri lebih dari satu.

Sebelumnya, dalam peraturan pemerintah menerangkan bahwa PNS diperbolehkan beristri lebih satu jika mendapat izin dari pejabat. Dan juga pelarangan bahwa PNS tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Surat edaran yang diberikan Kemenhan tersebut dilandaskan banyaknya pelanggaran yang dilakukan PNS Kemenhan dalam hal poligami. Sehingga banyak pernikahan yang terjadi hanya di atas tangan. Tidak dengan tanda sah dari kedinasan.

Dalam surat edaran tersebut, Kemenhan memperbolehkan PNS poligami dengan syarat tertentu.

Pertama, tidak bertentangan dengan aturan agama yang dianutnya. Kedua, harus memenuhi salah satu syarat alternatif, diantaranya istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mengalami kecacatan badan atau penyakit yang tidak dapat disembukan, dan istri tidak dapat memiliki keturunan.

Ketiga, PNS melakukan poligami harus memenuhi 3 syarat kumulatif, yaitu ada persetujuan tertulis dari istri dan memiliki penghasilan yang mampu membiayai lebih dari satu orang istri dan anak-anaknya. Surat keterangan mampu secara finansial itu dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy menyebutkan bahwa surat tersebut akan menimbulkan polemik. “Polemik pasti bisa diselesaikan. Akan diklarifikasi apa betul itu dan maksud tujuannya” ujar Tedjo.

Meski begitu, Tedjo menilai hal ini lebih baik dikomentari oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. Menurutnya, ini tidak menyangkut keamanan dan politik, melainkan peran wanita. |Labibah

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next