Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

PKMK UGM: BPJS ciptakan fragmentasi sistem kesehatan Indonesia

bpjs

Sleman-KoPi|Melihat kembali kekebijakan-kebijakan kesehatan pemerintah yang diluncurkan hingga penghujung tahun 2017,Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM melihat adanya Fragmentasi di sistem pelayanan Kesehatan Indonesia yang memburuk.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan pelayanan primer PMKK, Prof. Laksono Trisnantoro menyebutkan terdapat dua jalur dalam sistem pendanaan kesehatan di Indonesia yang tidak dikelola secara bersama.

Dua jalur dalam sistem kesehatan ini, pertama meggunakan Undang-undang(UU) Kesehatan, UU RS, UU mengenai pemerintahan daerah, kedua menggunakan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS.

"Padahal BPJS ini bukan lembaga kesehatan. Mereka (BPJS) merupakan lembaga keuangan,sehingga UU SJSN dan UU BPJS tidak ada hubungan dengan Dinas Kesehatan,"ujar Direktur PMKK ini pada pertemuan Kaleidoskop Kebijakan Kesehatan 2017 di Gedung KPTU Fakultas Kedokteran UGM, Kamis (28/12).


Laksono mengatakan perbedaan antara BPJS dan kemenkes sangat terlihat pada sistem keorganisasian keduanya. Sistem di BPJS bersifat sendiri bersifat sentralistik, sementara sistem di Kemenkes adalah desentralisasi.Hal ini yang menjadikan sistem kesehatan Indonesia terfragmentasi.

"Disini direktur BPJS bertanggung jawab langsung ke Presiden,"imbuhnya

Sebagai contoh, Laksono memberikan 2 gambaran Fragmentasi di sistem pelayanan Kesehatan Indonesia,1. program pengentasan penyakit Tuberkulosis(TB),2. Rumah sakit.

Pada kasus TB, Laksono menemukan pengelolaan TB di pusat, propinsi, dan kabupaten kehilangan data yang seharusnya dapat dianalisis. Juga, pada tahun keempat JKN, pengelolaan TB semakin sulit mengukur efisiensi dan akuntabilitas program TB.

Sementara pada kasus Rumah sakit, Laksono memaparkan pembangunan rumahsakit dan pelayanan cenderung ada di Jawa tanpa ada dana kompensasi. Hal ini juga berdampak pada berketidak merataan supply terhadap klaim INA-CBG.

"Ini menyangkut defisit BPJS dan peran Pemda,"paparnya

Laksono menuturkan Fragmentasi ini dapat mengakibatkan banyak hal dan memperkeruh sistem Kesehatan di Indonesia,khususnya pada kedua program yang ia sebutkan tadi.

"Pertama ,di dalam program TB, tidak akan ada koordinasi bersama. Data mengenai biaya yang dikeluarkan untuk TB sulit dihitung dalam konteks klaim INA-CBG di RS. Kedua, di dalam konteks RS, tidak ada transparansi mengenai mengapa terjadi Defisit di BPJS. Apa penyebab defisit selama 4 tahun ini tidak pernah dibahas dengan jelas,"tutur Laksono

Sementara itu ,Prof Dr. Tjandra Yoga Aditama SpP(K), mantan Dirjen P2PLP Kemenkes RI dan Prof dr. Adi Utarini MSc.MPH PhD ,Dosen serta guru besar FK UGM, Departemen HPM Divisi Mutu Pelayanan Kesehatan menemukan banyak ketidak jelasan pada pelaporan kasus TB dengan BPJS. Hal ini justru menambah banyak pertanyaan pada fungsi dinas terkait dan BPJS

"Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program TB menjadi tidak jelas alur pelaporannya ,seperti apa fungsi dinas dan apa fungsi BPJS, sehingga mempengaruhi mutu rujukan dan mutu layanan dalam layanan TB," pungkas Adi Utarini.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next