Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Pihak BRI pusat dinilai meremehkan kasus gugatan pensiunan BRI

Pihak BRI pusat dinilai meremehkan kasus gugatan pensiunan BRI

Jogja-KoPi| Hakim Ketua memutuskan untuk menunda sidang hingga Sabtu, 4 April 2017 gugatan Forum Persatuan Pensiunan (FPP) BRI pada Bank BRI Pusat. Hakim beralasan pihak tergugat (BRI) datang tanpa membawa surat tugas dan surat kuasa. Sehingga secara de facto pihak tergugat hadir namun secara de jure dia tidak ada. Demikian hasil sidang perdana gugatan FPP BRI di Gedung pengadilan Negeri Yogyakarta, Jumat (3/3).

Sidang berikutnya dilaksanakan di gedung yang berbeda yaitu Gedung Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial di Jalan Prof Dr.Soepomo, Yogyakarta.

Edi, kuasa hukum pihak tergugat, menjelaskan surat gugatan ditunjukkan ke direksi pusat, sehingga pihaknya perlu waktu untuk mendapatkan tanda tangan dari direksi pusat di Jakarta.

"Karena gugatan ditunjukkan ke direksi yang di Jakarta, jadi butuh waktu untuk mendapatkan tanda tangan, ke depannya kita siapkan surat -surat yang diminta majelis," ujar Edi.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat (FPP BRI), Hengky dari PBKH Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, menilai pihak BRI seperti menyepelekan kasus ini.

Pasalnya, gugatan diajukan sejak sebulan sebelumnya. Namun sampai hari persidangan, BRI Pusat belum menyiapkan surat tugas dan kuasa kepada kuasa hukum.

"Padahal gugatannya sudah ditujukan satu bulan yang lalu. Sikap ini seolah BRI menggampangkan kasus ini, seperti tidak menyiapkan surat kuasa dan tugas. Juga ini diwakilkan dari kantor wilayah (kanwil), bukan pusat," katanya di Gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next