Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Pihak BRI pusat dinilai meremehkan kasus gugatan pensiunan BRI

Pihak BRI pusat dinilai meremehkan kasus gugatan pensiunan BRI

Jogja-KoPi| Hakim Ketua memutuskan untuk menunda sidang hingga Sabtu, 4 April 2017 gugatan Forum Persatuan Pensiunan (FPP) BRI pada Bank BRI Pusat. Hakim beralasan pihak tergugat (BRI) datang tanpa membawa surat tugas dan surat kuasa. Sehingga secara de facto pihak tergugat hadir namun secara de jure dia tidak ada. Demikian hasil sidang perdana gugatan FPP BRI di Gedung pengadilan Negeri Yogyakarta, Jumat (3/3).

Sidang berikutnya dilaksanakan di gedung yang berbeda yaitu Gedung Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial di Jalan Prof Dr.Soepomo, Yogyakarta.

Edi, kuasa hukum pihak tergugat, menjelaskan surat gugatan ditunjukkan ke direksi pusat, sehingga pihaknya perlu waktu untuk mendapatkan tanda tangan dari direksi pusat di Jakarta.

"Karena gugatan ditunjukkan ke direksi yang di Jakarta, jadi butuh waktu untuk mendapatkan tanda tangan, ke depannya kita siapkan surat -surat yang diminta majelis," ujar Edi.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat (FPP BRI), Hengky dari PBKH Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, menilai pihak BRI seperti menyepelekan kasus ini.

Pasalnya, gugatan diajukan sejak sebulan sebelumnya. Namun sampai hari persidangan, BRI Pusat belum menyiapkan surat tugas dan kuasa kepada kuasa hukum.

"Padahal gugatannya sudah ditujukan satu bulan yang lalu. Sikap ini seolah BRI menggampangkan kasus ini, seperti tidak menyiapkan surat kuasa dan tugas. Juga ini diwakilkan dari kantor wilayah (kanwil), bukan pusat," katanya di Gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next