Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Perjanijian RI-Australia 1997 dibawa ke pengadilan

Perjanijian RI-Australia 1997 dibawa ke pengadilan

Kupang-KoPi|Perjanjian RI-Australia 1997 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor sedang dipersiapkan tim ahli hukum dari Peduli Timor Barat untuk dimohonkan pembatalannya di Pengadilan Indonesia.

Perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997 di Perth-Australia Barat oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas dan Menteri Luar negeri Alexander Downer

Hal ini dikemukakan Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang,Sabtu (1/10).

Menurut mantan agen imigrasi Australia itu,Perjanjian RI-Australia 1997 tersebut sangat merugikan rakyat Indonesia di Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) antara lain adalah penguasaan Gugusan Pulau Pasir secara sepihak oleh Australia dan dijadikan nya sebagai cagar alam Australia.

Disamping itu kata peraih tunggal Civil Justice Award 2013 Australian Lawyer Aliance itu bahwa secara sephak pula Australia telah mengimplementasikan Perjanjian RI-Australia 1997 tersebut yang belum berlaku karena belum diratifikasi oleh kedua Parlemen. Padahal,sesuai dengan pasal 11 Perjanjian 1997 tersebut dengan tegas menyatakan “Perjanjian ini baru mulai berlaku pada saat pertukaran piagam-piagam ratifikasi”.

Selain itu kata dia,dasar pembatalan perjanjian RI-Australia 1997 dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip internasional dimana sebuah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak seharusnya memberi keuntungan atau manfaat bagi para pembuat perjanjian,namun fakta membuktikan bahwa Perjanjian ini hanya menguntungkan Australia semata dan rakyat Indonesia dirugikan dengan hanya menjadi pelengkap penderita dari perjanjian itu.

Menyinggung tentang pengadilan mana di Indonesia yang tepat untuk menyidangkan perkara ini, Ia mengatakan bahwa tim ahli hukum gabungan dari Indonesia dan Internasional sedang lakukan konsolidasi untuk menentukan nya dan dia berharap agar dalam waktu dekat kasus ini sudah didaftarkan untuk disidangkan di Pengadilan di Indonesia.Kami memiliki cukup banyak bukti dan saksi untuk dihadirkan di pengadilan,katanya menambahkan.

"Penulis buku Skandal Laut Timor Sebuah Berter Politik-Ekonomi Canberra itu melanjutkan bahwa yang pasti kasus Perjanjian RI-Australia 1997 ini tidak mungkin dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI karena perjanjian tersebut belum menjadi sebuah produk Undang-Undang", demikian Ferdi Tanoni. |Rudy

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next