Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Perda Gepeng DIY masih memiliki kecacatan

Para gepeng psikotik di Panti Singgah Hafara, Tamantirto, Kasihan , Bantul Para gepeng psikotik di Panti Singgah Hafara, Tamantirto, Kasihan , Bantul

Jogjakarta-KoPi| Sudah genap satu tahun lamanya, pemerintah daerah DIY mencetuskan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan pengemis.

Namun hingga sampai saat ini implementasi dari Perda tentang Gepeng belum berjalan optimal. Beberapa gelandangan bahkan pengemis masih terlihat di tempat publik dan warung makan.

Sementara menurut salah satu penggagas Perda No. 1 Tahun 2014, Chabib Wibawa mengkritik Perda No. 1 Tahun 2014 masih memiliki kecacatan dari aspek implementasi maupun konten produk hukumnya.

Chabib Wibawa sejak awal  mendorong Pemda DIY membentuk payung hukum untuk mengatasi persoalan gelandangan dan pengemis. Chabib Cs turut aktif mengawal penggodokannya di DPRD DIY pada pertengahan tahun 2014 lalu.

“Dulu waktu masih digodok di DPRD DIY, saya orang lapangan yang jadi saya spionnya pemerintah untuk Perda itu di ketok palu. Harapannya perlu ada payung hukum yang jelas, sehingga penyelsaiannya masalah ini (gelandangan dan pengemis) jelas,” papar Chabib saat ditemui di Panti Singgah Hafara tanggal 3 November 2015.

Namun saat pembahasan Rapergub Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Chabib Cs tidak dilibatkan lagi dalam proses pembahasan. Chabib menilai alasan Pemda DIY tidak melibatkannya karena, dia mengkritisi beberapa pasal dari Rapergub yang nantinya menjadi Perda No. 1 Tahun 2014 menimbulkan kerancuan. Ketidakcocokan antara program dengan wewenang lembaga yang menanganinya.

“Tapi ada yang rancu, pas di ketok palu, saya mulai teriak keras, harusnya di pasal ini, harusnya LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), yang bergerak di bidang ini, jangan-jangan kalau tak bergerak di bidang ini nantinya jadi proyek, ini nanti ada di APBD I ini anggarannya banyak,” papar Chabib yang juga pembina Panti Singgah Hafara.

Hal lain yang menjadi sorotan Chabib program Desaku Menanti di Gunung Kidul amanat dari Perda No. 1 Tahun 2014 belum memilki fasilitas yang lengkap.

“Sudah adakah sekolahan di sana? Ada tempat ibadah, dan makam sosialnya di sana? Itu harus benar-benar dipikir dan ke manakah saudara kita yang non produktif (psikotik dan orang gila),” tambah Chabib mantan pemulung di Malioboro.

Secara terpisah Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Korban NAPZA Dinas Sosial DIY, Ir. Barid Wibawa menjelaskan produk Perda tentang Gepeng bentuk prestasi Pemda DIY, pasalnya dari 33 propinsi di Indonesia, baru propinsi DIY dan DKI Jakarta yang memiliki Perda tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Untuk program Desaku Menanti di Gunung Kidul Pemda Diy berupaya memberdayakan para gepeng dengan konsep pedesaan. “(Program ini) Mengembalikan gepeng ke desa dengan fasilitas penyuluhan dan pemberdayaan. Program Desaku Menanti baru ada di Jatim dan Jogja,” kata Ir. Barid.

Sejauh ini Ir. Barid mengajak masyarakat untuk mendukung implementasi Perda No 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next