Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

Pensiunan BRI gugat BRI berikan hak pensiun yang belum dibayar sejak 2003

Pensiunan BRI gugat BRI berikan hak pensiun yang belum dibayar sejak 2003

Jogja-KoPi| Forum Persatuan Pensiunan (FPP) Bank Rakyat Indonesia (BRI) menggugat BRI pusat terkait dana pensiunan yang tidak diberikan. Gugatan ini dibantu tim PBKH Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

Ketua Umum FPP BRI, AG, Kabul Sutrisno, mengatakan ada sekitar 8 ribu pensiunan BRI yang tidak mendapatkan dana pensiunan. BRI tidak memberikan uang pesangon pensiun kepada pensiunan BRI yang pensiun dari periode 2003 sampai 2012. Menurutnya ada sekitar 3 Triliun rupiah uang yang belum diberikan BRI ke pensiunan.

"Dari sejak tahun 2003, saat dimuatnya Undang-undang nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, BRI baru menjalankan UU tersebut pada tanggal 1 Oktober 2012 saat BRI mengeluarkan surat keputusan bernama SK 883 tahun 2012," jelasnya saat diwawancarai di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jumat (3/3).

FPP BRI menyimpulkan dalam tenggang waktu mulai dari diputuskan UU nomor 13 tahun 2013 pada 25 Maret 2013 sampai dengan 30 September 2012 (+/-9 tahun 8 bulan) terdapat dugaan BRI melalaikan kewajiban hukum.

Mengenai SK 883, Kabul Sutrisno, juga menemukan ada kejanggalan dalam dimuatnya SK tersebut. Seperti permasalahan konsideran yang mati dan dicabut, permasalahan Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB) yang tidak diperbarui, hingga mengarah kesimpulan SK 883 bertentangan dengan UU.

"SK ini dilegitimasi oleh Kemenakertrans (Kementrian ketenagakerjaan dan transmigrasi),namun saat kami tanya ke Kementerian,SK ini bersifat LO(Legal Opinion) sehingga bisa dipakai ataupun tidak dipakai, tidak serta merta menjadi pegangan utama," jelasnya.

Direktur utama BRI sendiri sempat menandatangani nota kesepakatan setelah pensiunan BRI menggelar aksi demonstrasi. Namun saat klarifikasi bersama pihak Kemenakertrans, FPP BRI belum menemukan persamaan persepsi terkait pihak BNI yang berencana mengabulkan salah satu point di nota kesepakatan.

FPP BRI berpendapat berdasarkan kajian Hukum DPD RI,SK 883 gugur dengan sendirinya karena menyimpang dari UU.

Kabul Sutrisno juga mempertanyakan tentang SK 883 ,namun BRI tetap berpegang teguh pada SK. BRI sendiri menawarkan uang kebijakan kepada FPP BRI yang selanjutnya disebut sebagai Tambahan Kesejahteraan (Takes) dengan jumlah 150-350 Milyar.

Namun pemberian ini disertakan syarat yang membungkam gerakan FPP BRI. Salah satunya berbunyi setiap anggota yang menerima uang dikisaran 25 juta harus disertai surat pernyataan untuk tidak menuntut BRI lebih lanjut. Sehingga membuat FPP BRI terpecah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang menerima Takes dan Tidak.

"Padahal tidak semuanya menerima Takes,dan jika diberikan tidak semuanya menerima 25 juta, mengenai Takes sendiri kami menemukan bahwa Takes memiliki dasar hukum yang tidak jelas,"katanya.

Meskipun terpecah, FPP terus berusaha menyuarakan tuntutan mereka dengan menggelar aksi dan pengajuan gugatan di pengadilan hampir di seluruh Indonesia. Namun sering pihak pensiunan BRI kalah atau dicabut gugatannya saat memperkarakan dana pensiunan BRI.

"Tahun 2007 di Medan gugatan diajukan namun kalah, di Lampung juga sudah, Pekanbaru juga. Sekarang ini kami menggelar serangkaian sidang di Jawa barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Jawa timur sedang berlangsung," imbuhnya.

Sementara di Yogyakarta, pada Jumat (3/3), FPP BRI baru mengadakan sidang perdana di Pengadilan Negeri dengan bantuan hukum PBKH Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang melakukan gugatan dengan BRI pusat.

Kabul Sutrisno menuntut kepada BRI agar menyelesaikan permasalahan pendanaan pensiunan yang dirasa sudah berlangsung terlalu lama. Pihaknya juga menambahkan jika BRI tidak bergeming dan tidak menyelesaikan masalah ini, maka FPP BRI akan menggelar demonstrasi Nasional.

"Kami menuntut agar mendapatkan keadilan Hakiki, lalu mendapat kepastian hukum yang jelas, serta hak kami diberikan seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian masa hak dibayarkan sesuai dengan ketentuan,"pungkasnya. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next