Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Pensiunan BRI gugat BRI berikan hak pensiun yang belum dibayar sejak 2003

Pensiunan BRI gugat BRI berikan hak pensiun yang belum dibayar sejak 2003

Jogja-KoPi| Forum Persatuan Pensiunan (FPP) Bank Rakyat Indonesia (BRI) menggugat BRI pusat terkait dana pensiunan yang tidak diberikan. Gugatan ini dibantu tim PBKH Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

Ketua Umum FPP BRI, AG, Kabul Sutrisno, mengatakan ada sekitar 8 ribu pensiunan BRI yang tidak mendapatkan dana pensiunan. BRI tidak memberikan uang pesangon pensiun kepada pensiunan BRI yang pensiun dari periode 2003 sampai 2012. Menurutnya ada sekitar 3 Triliun rupiah uang yang belum diberikan BRI ke pensiunan.

"Dari sejak tahun 2003, saat dimuatnya Undang-undang nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, BRI baru menjalankan UU tersebut pada tanggal 1 Oktober 2012 saat BRI mengeluarkan surat keputusan bernama SK 883 tahun 2012," jelasnya saat diwawancarai di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jumat (3/3).

FPP BRI menyimpulkan dalam tenggang waktu mulai dari diputuskan UU nomor 13 tahun 2013 pada 25 Maret 2013 sampai dengan 30 September 2012 (+/-9 tahun 8 bulan) terdapat dugaan BRI melalaikan kewajiban hukum.

Mengenai SK 883, Kabul Sutrisno, juga menemukan ada kejanggalan dalam dimuatnya SK tersebut. Seperti permasalahan konsideran yang mati dan dicabut, permasalahan Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB) yang tidak diperbarui, hingga mengarah kesimpulan SK 883 bertentangan dengan UU.

"SK ini dilegitimasi oleh Kemenakertrans (Kementrian ketenagakerjaan dan transmigrasi),namun saat kami tanya ke Kementerian,SK ini bersifat LO(Legal Opinion) sehingga bisa dipakai ataupun tidak dipakai, tidak serta merta menjadi pegangan utama," jelasnya.

Direktur utama BRI sendiri sempat menandatangani nota kesepakatan setelah pensiunan BRI menggelar aksi demonstrasi. Namun saat klarifikasi bersama pihak Kemenakertrans, FPP BRI belum menemukan persamaan persepsi terkait pihak BNI yang berencana mengabulkan salah satu point di nota kesepakatan.

FPP BRI berpendapat berdasarkan kajian Hukum DPD RI,SK 883 gugur dengan sendirinya karena menyimpang dari UU.

Kabul Sutrisno juga mempertanyakan tentang SK 883 ,namun BRI tetap berpegang teguh pada SK. BRI sendiri menawarkan uang kebijakan kepada FPP BRI yang selanjutnya disebut sebagai Tambahan Kesejahteraan (Takes) dengan jumlah 150-350 Milyar.

Namun pemberian ini disertakan syarat yang membungkam gerakan FPP BRI. Salah satunya berbunyi setiap anggota yang menerima uang dikisaran 25 juta harus disertai surat pernyataan untuk tidak menuntut BRI lebih lanjut. Sehingga membuat FPP BRI terpecah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang menerima Takes dan Tidak.

"Padahal tidak semuanya menerima Takes,dan jika diberikan tidak semuanya menerima 25 juta, mengenai Takes sendiri kami menemukan bahwa Takes memiliki dasar hukum yang tidak jelas,"katanya.

Meskipun terpecah, FPP terus berusaha menyuarakan tuntutan mereka dengan menggelar aksi dan pengajuan gugatan di pengadilan hampir di seluruh Indonesia. Namun sering pihak pensiunan BRI kalah atau dicabut gugatannya saat memperkarakan dana pensiunan BRI.

"Tahun 2007 di Medan gugatan diajukan namun kalah, di Lampung juga sudah, Pekanbaru juga. Sekarang ini kami menggelar serangkaian sidang di Jawa barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Jawa timur sedang berlangsung," imbuhnya.

Sementara di Yogyakarta, pada Jumat (3/3), FPP BRI baru mengadakan sidang perdana di Pengadilan Negeri dengan bantuan hukum PBKH Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang melakukan gugatan dengan BRI pusat.

Kabul Sutrisno menuntut kepada BRI agar menyelesaikan permasalahan pendanaan pensiunan yang dirasa sudah berlangsung terlalu lama. Pihaknya juga menambahkan jika BRI tidak bergeming dan tidak menyelesaikan masalah ini, maka FPP BRI akan menggelar demonstrasi Nasional.

"Kami menuntut agar mendapatkan keadilan Hakiki, lalu mendapat kepastian hukum yang jelas, serta hak kami diberikan seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian masa hak dibayarkan sesuai dengan ketentuan,"pungkasnya. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next