Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Pemilu di Indonesia belum didesign untuk kebutuhan sistem Presidensiil

Pemilu di Indonesia belum didesign untuk kebutuhan sistem Presidensiil

AMBON - Syamsuddin Haris, peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia belum menghasilkan lembaga politik yang memperjuangkan kepentingan publik, khususnya kepentingan mayoritas muslim.



Salah satu faktornya adalah pemilu di Indonesia belum didesign untuk kebutuhan sistem presidensil, dan juga pemilu kita masih bernuansa parlementer.”Salah stu upaya untuk menjadikan Muhammadiyah berkuasa secara politik adalah harus membenahi pemilu,” terang Syamsuddin, Sabtu (25/2) dalam Seminar Tanwir Muhammadiyah “Kedaulatan Politik, Hukum, dan Ekonomi” yang diselenggarakan di Islamic Center Ambon.

Syamsuddin menerangkan, masalah dalam pembenahan pemilu yang penting dilakukan yaitu pada kualitas partai politik dan kualitas politisi. Apabila kualitas partai politik baik, maka bangsa juga akan menjadi baik.

“Perbaikan politik ini adalah sebuah tantangan di dalam konteks pemilu legislatif. Sistem pemilu kita membuka peluang bagi siapa saja, yang tidak amanah, kompeten dan lain-lain. Tantangannya adalah bagaimana pemilu ini akan menghasilkan tokoh yang amanah dan akuntabel serta memiliki visi kebangsaan dan komitmen untuk maju yang tetap didasar pada kedaulatan rakyat,” jelasnya.

Lanjut Syamsuddin, hendaknya publik dapat terlibat dalam pemilu, sehingga pemilu harus transparan. Persoalannya adalah bagaimana memulai ini? Karena pada umumnya partai politik tidak mampu mendiskusikan hal ini.

“Partai politik menikmati situasi ini sebagai berkah dan tak kunjung berubah. Di sini adalah posisi penting Muhammadiyah dan NU, dalam memberikan tekanan publik,” imbuhnya.

Keadilan yang dikemukanan berkali-kali tidak akan bisa berjalan tanpa perjuangan menuju kesana. Keadilan dan kesejahteraan tidak akan turun dari langit, sehingga Muhammadiyah diharap harus menempatkan kader terbaik melalui partai politik untuk perbaikan hal ini dalam jalan konstitusional.

Muhammadiyah, lanjut Syamsuddin, harusnya mampu memanfaatkan kesempatan ini dalam penataan politik yang lebih baik dan wakil-wakil yang amanah dan berpihak kepada mayoritas muslim.

“Ini salah satu agenda penting ke depan untuk Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak cukup hanya berkeluh kesah, harus berjuang juga. Sudah waktunya kita ambil bagian dan mungkin apa yang dimaksud dengan amal usaha politik ini bisa didekati melalui cara ini,” ungkapnya.

Muhammadiyah diharap dapat berperan dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan benar serta mampu melahirkan pemimpin yang amanah dan sungguh-sungguh pada kepentingan rakyat. “Muhammadiyah sekali lagi memiliki kader yang tersebar di berbagai partai politik, itu harusnya dikonsolidasikan dan dimaksimalkan agar secara politik bangsa ini akan lebih sejahtera dan baik untuk kepentingan mayoritas muslim,” tutupnya.

 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next