Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

Pemerintah tempuh langkah hukum bekukan Izin dan aset PTTEP

Suasana rapat koordinasi bidang kemaritiman guna mendukung langkah perjuangan Rakyat NTT mendapatkan keadilan atas petaka Montara 2009. Suasana rapat koordinasi bidang kemaritiman guna mendukung langkah perjuangan Rakyat NTT mendapatkan keadilan atas petaka Montara 2009.

Kupang-KoPi|Pemerintah RI segera mempersiapkan langkah hukum untuk membekukan izin dan aset PTTEP yang beroperasi di Indonesia. Langkah ini diambil Pemerintah RI dalam rapat koordinasi bidang kemaritiman guna mendukung perjuangan rakyat dan Pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menderita akibat dari kasus petaka tumpahan minyak Montara 2009 yang mencemari Laut Timor dan Laut Savu. Namun perusahaan pencemar Laut Timor PT TEP selaku operator yang bertanggung jawab atas petaka tersebut melarikan diri dari tanggung jawab nya.

Rapat koordinasi bidang kemaritiman yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan itu berlangsung pada hari Kamis,1 Desember 2016 dan dihadiri oleh seluruh kementerian terkait termasuk dari kejaksaan agung RI,Pemerintah Provinsi NTT ,13 perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT dan rakyat korban yang diwakili kelompok Peduli Timor Barat.


Ketua Peduli Timor Barat,Ferdi Tanoni yang dihubungi seusai mengikuti rapat koordinasi itu,membenarkan hal tersebut dan menambahkan bahwa langkah pembekuan ijin dan aset PTTEP di Indonesia oleh Pemerintah RI tersebut akan segera dikonsolidasikan oleh Tim Nasional Penyelesaian Sengketa Kasus Petaka Tumpahan Minyak Montara tahun 2009 di laut Timor,yang dipimpin Havaz Oegroseno,Deputy I Bidang Ketahanan Kemaritiman pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI.

Sebagai rakyat NTT yang selama 7 tahun lebih memperjuangkan untuk mendapatkan sebuah keadilan bagi masyarakat korban Montara memuji sikap tegas Luhut Panjaitan yang langsung memerintah stafnya untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap PTTEP perusahaan pencemar laut Timor guna mempertanggung jawabkan perbuatan nya.

Langkah tegas Pemerintahan Presiden Joko Widodo membela rakyat Indonesia di NTT yang menderita telah kami tunggu selama 7 tahun lebih,dan baru sekarang kami merasakan benar keberpihakan total Pemerintah Indonesia atas sebuah perjuangan untuk mendapatkan keadilan,ujar Ferdi Tanoni.

Ferdi Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Australia ini,"Luhut Panjaitan sangat menyesal dengan berlarut larutnya penyelesaian kasus Petaka Tumpahan Minyak Montara hingga memakan waktu lebih 7 tahun dan menegaskan bahwa sudah merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk melindungi rakyat NTT yang dikorbankan itu.

Langkah yang akan diambil menurut Tanoni,adalah Tim im Nasional Penyelesaian Sengketa Kasus Petaka Tumpahan Minyak Montara tahun 2009 di laut Timor akan segera berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membekukan ijin dan aset :PTTEP,demikian Ferdi Tanoni. |Jacky

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next