Menu
Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembicaraan Soal Pengadaan Pertemuan Kembali Kedua Pemimpin.

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembi…

Seoul-KoPi| Departemen lu...

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Prev Next

Pemerintah akan menambah kuota penerima bantuan sosial

Pemerintah akan menambah kuota penerima bantuan sosial

Jogja-KoPi| Menteri Sosial RI, Khofifah Indra Prawansyah mengatakan tahun depan (2018), pemerintah akan menambahkan kuota keluarga penerima manfaat bantuan sosial baik itu Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan mengubah bentuk pemberian bantuan pangan.

Khofifah menyebutkan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program PKH akan ditambah hingga 10 juta dari awalnya 6 juta KPM tahun ini. Sementara jumlah KPM program BPNT akan meningkat tajam dari awalnya 1,28 juta menjadi setara dengan PKH yaitu 10 juta.

"Insyallah bulan Februari tahun depan, akan ada pencairan PKH kembali tahap pertama dan bantuan pangan ,Jumlahnya pun bertambah semoga tahun depan menjadi 10 juta. Dan semoga pula tahun depan, 10 juta keluarga penerima manfaat progam bantuan pangan non tunai menerima bantuan pangan seperti halnya program beras sejahtera (rastra) seperti sebelumnya,"katanya saat dijumpa usai memberikan bantuan KPH dan BPNT di Balaikota Yogyakarta,Rabu (15/11).

Tak lupa ia juga menegaskan bahwa penambahan penerima menfaat ini bukan berarti angka kemiskinan Indonesia meningkat. Namun pihaknya berusaha menyesuaikan dengan hitungan nasional di Basis Data Terpadu (BDT)Kemensos terkait jumlah keluarga penerima manfaat bantuan.

BDT sendiri menyasar sekiranya 40% masyarakat nasional berstatus sosial ekonomi terendah yang patut diberi bantuan . Dan dari hitungan 40% dengan 6 Juta penerima manfaat KPH,Kemensos baru menyasar 11% masyarakat nasional.

"Jadi semisal tahun depan sudah 10 juta penerima manfaat,maka itu setara dengan 15,6%,"tambahnya.

Tak hanya penambahan penerima manfaat, tahun 2018, Kemensos juga akan mengubah kembali konvensi bantuan pangan non tunai (BPNT) yang sebelumnya berbentuk beras, gula ,minyak goreng,telur menjadi beras dan telur saja. Hal ini sesuai mengikuti pedoman umum(Pedum) kementrian koordinator bidang pemberdayaan masyarakat dan kebudayaan(Kemenko PMK) tahun 2018 tentang konvensi bantuan pangan.

Sementara alasan perubahan adalah untuk memenuhi gizi ibu dan anak masyarakat indonesia.

"Kenapa beras dan telur? Survei badan pusat statistik (BPS) menyebutkan keluarga kurang mampu selalu pengeluaran nomor satu itu beras ,kedua telur, ketiga rokok. Ini menjadi tugas bersama agar meningkatkan gizi dan nutrisi masyarakat ,dari kebutuhannya ,sehingga sesuai pedum menko pmk, maka akan dikonversikan bentuk bantuannya,"ucapnya.

Dalam mengiringi perubahan bentuk bantuan dan penambahan penerima manfaat tahun 2018, Kemensos juga akan menyiapkan sejumlah penambahan anggota pada pendampingan program bantuan. Pasalnya sampai saat ini jumlah pendamping program dirasanya sangat sedikit dengan perbandingan jumlah keluarga penerima yang kurang berimbang.

"Pendamping sebetulnya kurang, seperti di jogja itu seharus nya proporsi perbandingannya 1 orang banding 250 penerima manfaat ,tapi di Jogja hanya 1: 400 atau 1:450 ,untuk dijogja akan ada penambahan pendamping 22 baru, sementara nasional akan bertambah hingga 730 pendamping,"pungkasnya.| Syidiq Syaful Ardli

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next