Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Pembahasan RUU Kebudayaan belum berlanjut

Pembahasan RUU Kebudayaan belum berlanjut

Jogjakarta-KoPi| Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati menjelaskan RUU Kebudayaan sudah memasuki skala prioritas masa tahun 2014-2019. Tahapan memasuki pembahasan paripurna yang ditetapkan sebagai hak inisiatif DPR, namun belum bisa dilaksanakan pembahasan lebih lanjut.

Esti menambahkan RUU kebudayaan memuat delapan aspek strategi kebudayaan Indonesia ke depan. Kedelapan aspek meliputi hak-hak kebudayaan, jati diri karakter bangsa, sejarah, industri, pranata, SDM, dan sarana dan prasarana kebudayaan.

“ RUU Kebudayaan diarahkan untuk tidak menekan atau membatasi ekspresi kebudayaan, delapan pilar kebudayaan adalah hak-hak kebudayaan, jati diri karakter bangsa, sejarah,” ungkap Esti saat diskusi publik RUU Kebudayaan ‘Mempertajam Arah dan strategi Pengembangan Kebudayaan Indonesia’ di Fisispol UGM pukul 10.00 Wib.

Dalam materi RUU Kebudayaan ini juga dibahas prospek produk kebudayaan di masa mendatang. Kebudayaan berpeluang menjadi sentra industri budaya, “ Pengembangan industri budaya dan ekonomi kreatif, dibicarakan, penguatan diplomasi budaya, dan sarana dan prasarana kebudayaan,”.

Namun kendala di lalangan Komisi X DPR RI mengalami kesulitan dengan ketersediaan anggaran. Esti menjelaskan anggaran fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana tidak bisa mengambil dari anggaran APBN. Pasalnya belum ada payung hukum yang membahas anggaran kebudayaan secara jelas.

“Bahwa hal itu memang tidak bisa kita lakukan, karena larinya ke anggaran memang belum ada payung hukum yang jelas, maka pengembangan pelaksanaan pembangunnan sarana dan prasarana budaya diserahkan pada pemerintah daerah,” pungkas Esti.

| Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next