Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Para Akademisi "Haramkan" ijin eskploitasi PT. SI Rembang

Para Akademisi "Haramkan" ijin eskploitasi PT. SI Rembang

Surabaya-KoPi| Sejumlah Ahli dan Akademisi yang terlibat dalam Uji Publik terkait Kasus pembangunan PT. Semen Indonesia (PT. SI) di wilayah Rembang menuntut pencabutan ijin lingkungan PT. SI.Jaringan Masyarakat Sipil Surabaya menyelenggarakan Uji Publik di Aula Adi Sukadana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga pada Jumat, 12 Juni 2015.

Pada uji publik tersebut, terdapat 8 orang ahli yang terdiri dari latar belakang keilmuan yang berbeda-beda merekomendasikan pencabutan ijin lingkungan PT SI. di kawasan Karst Pegunungan Kendheng di wilayah Rembang.

Selain itu, mereka juga menyatakan agar di kemudian hari tidak ada lagi pemberian ijin aktivitas pertambangan yang bisa merusak kawasan Watuputih dan pegunungan Kendeng Utara di Rembang.

Kegiatan Uji Publik ini didorong oleh kekhawatiran terhadap eksploitasi dan eksplorasi terhadap sumber daya publik yang berdampak pada kerusakan ekologi.

Salah satu kasus paling menonjol yang hadir di hadapan publik sekarang adalah kasus pembangunan PT. SI di Rembang.
Hasil uji publik ini diharapkan dapat menganalisis kembali pokok perkara, serta konteks gugatan masyarakat Rembang terhadap pembangunan PT. SI.

Kuasa Hukum Warga Rembang dari LBH Semarang, Zainal Arifin, SH menyatakan terdapat kejanggalan dalam hasil putusan PTUN Semarang terkait ijin lingkungan PT. SI. di wilayah Rembang.

“ Kejanggalan putusan PTUN hanya mempersoalkan syarat-syarat formil saja, dengan menyatakan gugatan warga Rembang dianggap kadaluwarsa. Padahal, putusan sela majelis hakim secara jelas menegaskan bahwa gugatan warga Rembang dapat dilanjutkan ke pembahasan pokok materiilnya. Berdasarkan putusan sela tersebut, proses persidangan selanjutnya membicarakan pokok perkara yang bersifat materiil. Anehnya, pada akhirnya putusan hakim PTUN Semarang kembali kepada persoalan formil, terkait batas kadaluwarsa sebuah gugatan. Pada intinya putusan PTUN Semarang sebenarnya sekedar mencari aman karena tidak menyinggung pokok acara sama sekali”, pungkas Zainal.

Sidang PTUN PT. SI Rembang, Alpa Konstitusional
Menanggapi hasil putusan PTUN Semarang tersebut, Pengkaji Hak Asasi Manusia, Herlambang P. Wiratraman menyebut ada persoalan krusial pada kasus ini, yakni absennya konstitusionalisme pertanggung jawaban negara.

Menurut Herlambang, banyaknya manipulasi yang dilakukan negara dalam proses hukum dan administratif dalam kasus pembangunan PT Semen Indonesia di Rembang menunjukkan bahwa negara hadir bukan untuk menjalankan mandatnya, tetapi mengingkari kontrak antara negara dan warga negara yang tertuang dalam amanat konstitusi.

Situasi ini tercermin dari diabaikannya Hak-Hak Asasi Manusia dalam kasus di Rembang padahal sesungguhnya didalam Undang-Undang Dasar telah ditegaskan tentang mandat pertanggung jawaban Hak Asasi Manusia oleh negara.

 “Saya mengingatkan, bahwa dalam proses ini negara mengabaikan begitu banyak Hak Asasi Manusia, dalam catatan saya setidaknya warga kehilangan hak atas Sumber Daya Alam, hak atas hidup dan mempertahankan kehidupanya, hak atas rasa aman, hak informasi, karena begitu banyak manipulasi informasi bahkan kebanyakan warga tidak tahu tentang pendirian pabrik ini. Kemudian juga hak atas tempat tinggal yang layak, karena dalam proses pembangunan tersebut akan menggusur tempat tinggal warga. Lalu ada hak atas kehidupan tradisional, juga hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak partisipasi.” Kata Herlambang.

Sementara pengajar Fakultas Hukum Unair, Joeni Arianto menerangkan ada pengaruh faktor sosio-kultural masyarakat. Berupa nilai-nilai tradisional masyarakat agraris (masyarakat petani) yang berperan penting dalam keyakinan warga.

Joeni melanjutkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat agraris, secara metafisik tanah dipandang sebagai sosok “ibu”.
Pandangan filosofis tanah sebagai ibu menggambarkan hubungan antara manusia dan tanahnya dalam hukum adat bersifat intim dengan melekatnya tanggung jawab normatif.

Motivasi untuk mempertahankan dan mengartikulasikan nilai-nilai agrarian tradisional inilah menurut Joeni yang menggerakkan penolakan dan perlawanan masyarakat petani baik di Pati dan di Rembang atas industrialisasi semen di Pegunungan Kendeng Utara.

Front NU : Haramkan Eksploitasi Pertambangan PT. SI
Pengkaji Fiqh dan aktivis Front NU, Muhammad Al-Fayyadl menyatakan fakta mata air (al-‘uyun) CAT Watuputih wilayah ijin pertambangan PT SI. menjadi fakta kuat diharamkannya operasi pertambangan di wilayah tersebut.

Menurut Al-Fayyadl  dalam hukum Islam, kegiatan eksploitasi yang menyasar sumber air dan kawasan lindung adalah haram. “Air mendapat tempat istimewa dalam hukum Islam, karena ia adalah sumber pokok bagi kehidupan. Selain itu, air dibutuhkan untuk keperluan ibadah sehari-hari. Sehingga diharamkan segala jenis operasi yang merusak sumber mata air atau mengakibatkan merosotnya fungsi mata air.” terang Al-Fayyadl.

Selain persoalan hukum, masalah sosial-ekonomi juga menjadi pertimbangan para ahli dan akademisi yang hadir dalam Uji Publik terkait Kasus pembangunan PT. Semen Indonesia di wilayah Rembang untuk meminta pencabutan ijin lingkungan  PT Semen Indonesia.

Daniel Stephanus, Pengajar Ekonomi Universitas Machung, Malang menyatakan bahwa dalam usaha Eksplotasi pegunungan Kendheng oleh PT Semen Indonesia nampak jelas hanya aspek keuntungan (profit) yang dikedepankan dan dijadikan alasan utama.

Hal ini bukan saja mengabaikan manusia (people), dan keselamatan alam  dan lingkungan (planet).
Daniel memaparkan banyak hasil penelitian menunjukkan potensi ekonomi kawasan Karst Pegunungan Kendheng baik di Pati maupun di Rembang melalui budidaya pertanian dan peternakan, juga didukung oleh ketersediaan sumber air, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Hal ini akan bertolak belakang dengan eksploitasi kawasan Karst untuk kepentingan pabrik semen yang hanya berjangka pendek.
”Dalam analisa kelayakan usahanya, industri semen juga menunjukkan rerantai daya rusak yang sangat luas, karena industri semen membutuhkan pasokan energi listrik luar biasa besar. Setiap ton semen yang dihasilkan membutuhkan tenaga listrik setidaknya 105 Kwh, yang dipenuhi dari pembangkit listrik dengan kebutuhan batubara setara 1.200 ton/hari lebih. Hal ini akan mengakibatkan perluasan kerusakan diwilayah-wilayah tambang batubara seperti Kalimantan dan Sumatera.” ujar Daniel.
Berikut adalah daftar ahli yang terlibat dalam uji publik kali ini:
1.    Herlambang Perdana, SH, MA. (Ahli HAM dan Hukum Tata Negara, Pengajar FH Univ. Airlangga)
2.    Muhammad Al-Fayyadl (Ahli Fiqh, Kyai Muda NU)
3.    Tri Anom Suryandaru (Ahli Sosial-Budaya, Pengajar Univ. Machung)
4.    Joeni Arianto Kurniawan, SH, MH (Ahli Hukum Adat dan Sosiologi Hukum, Pengajar FH Univ. Airlangga)
5.    Franky Butar-Butar (Ahli Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan, Pengajar FH Univ. Airlangga)
6.    Dr. Tri Candra (Ahli Agraria, Pengajar Univ. Negeri Jember)
7.    Arie Wahyu (Ahli Sosiologi Industri, Pengajar FISIP Univ. Trunojoyo)
8.    Daniel Stephanus, SE, MM, MSA, Ak, CA. (Ahli Ekonomi, Pengajar FE Univ. Machung)

|Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next