Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Pakar ekonomi desak pansus Pelindo gagalkan kontrak JICT

Pakar ekonomi desak pansus Pelindo gagalkan kontrak JICT

Jogjakarta-KoPi| Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Fahmy Radhi mendesak pansus DPR untuk membatalkan perpanjangan kontrak antara PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan Hutchison Port Holding (HPH), Hongkong. Pasalnya, PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) (Persero) telah menyalahi peraturan kontrak, dengan memperpanjang lebih cepat yakni tahun 2014 dari perjanjian semula pada tahun 2019.

Bahkan secara tegas, Fahmy menjelaskan agar pengurusan Pelindo diserahkan kembali kepada pemerintahan Indonesia. "Pelindo II merupakan aset strategis dari sumber daya alamnya, manfaatnya sesuai pasal 33 UUD 1945 harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran negara, bukan kemakmuran pemilik modal yang dikuasai perusahaan asing," papar Fahmy Radhi saat seminar ‘Carut Marut JICT Pelindo II di UGM tanggal 4 November 2015.

Selain melanggar konstitusi UUD 1945, Pelindo II secara jelas mengurangi pendapatan negara. Pasalnya hadirnya Pelindo adalah manisfestasi dari BUMN dimana BUMN badan usaha milik negara tidak bisa berbisnis.

"Keuntungan Pelindo II setahun minimal 30 juta USD per tahun, itu dibagi dengan perusahaan lainnya. Ini mengurangi pendapatan negara," tambah Fahmy.

Secara jauh Fahmy mencium kejanggalan dari perpanjangan kontrak JICT Pelindo II. Keanehan harga jual 250 USD lebih rendah dari harga jual 15 tahun yang lalu. Padahal seharusnya dengan bergantinya tahun nilainya meningkat. "Ini kok nilainya turun, ini aneh, apa di balik keanehan tadi." |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next