Menu
SKK Migas Wilayah Timur Berharap Adanya Dorongan di Luar Bidang Migas.

SKK Migas Wilayah Timur Berharap Ad…

Sleman-KoPi| Kepala Sat...

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembicaraan Soal Pengadaan Pertemuan Kembali Kedua Pemimpin.

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembi…

Seoul-KoPi| Departemen lu...

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

Prev Next

Pakar ekonomi anggap paket kebijakan I-III tidak nyambung

Pakar ekonomi anggap paket kebijakan I-III tidak nyambung

Jogjakarta-KoPi| Pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid III pada Rabu, 7 Oktober lalu, sebagai upaya menguatkan kondisi ekonomi Indonesia yang melemah sejak anjloknya nilai rupiah di mata dollar Amerika Serikat.

Namun secara terpisah, pakar ekonomi Yose Rizal Damuri mengkritik kebijakan ekonomi paket I,II dan III tidak memiliki prospek yang jelas. Pasalnya antara paket kebijakan I, II dan III tidak memilki ketidaksambungan satu sama lain.

“Contohnya paket I tidak ada kesinambungan dan koherensinya, seperti tiap-tiap Kementrian mengeluarkan aturan yang mereka lepaskan, tidak ada kaitan antara satu dengan yang lain, tidak merucut,” jelas Yose Rizal Damuri seusai diskusi ‘Prospek Trans Pasific Partnership dan Strategi Perdagangan Bebas Indonesia’ di Wisma Syantikara pukul 12.00 WIB.

Ketiga paket kebijakan ini perlu ditekankan adanya kejelasan program. Mengenai konsep dan penjabaran dari regulasi yang telah dibuat.

Yose Rizal Damuri juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan adanya evaluasi dan monitoring terhadap ketiga paket kebijaan ekonomi. Pasalnya sebelumnya pada tahun 2013, Indonesia sempat meluncurkan kebijakan ekonomi yang hampir serupa, namun tidak ada kabar perkembangannya.

“Harus ada monitoringnya dong, tahun 2013 kita juga melaksanakan paket kebijakan, sekarang ini orang sudah lupa dengan paket kebijakan tahun 2013. Apa dijalankan apa tidak; tidak ada yang monitor; tidak ada yang evaluasi,” tutur Yose Rizal Damuri.

Usulan Pembentukan Satuan Tugas

Yose Rizal Damuri justru menawarkan kepada pemerintah penanganan kondisi ekonomi dengan tim khusus. Tim khusus ini meniru konsep satuan tugas dari program pengentasan kemiskinan yang dipimpin Mantan Wakil Presiden, Boediono dahulu.

“Tim nasional pengentasan kemiskinan, yang dikepalai langsung oleh Pak Buediono, dan cukup berhasil programnya jelas, studi, bagaimana ini dicontoh dalam bidang regulasi,” kata Yose Rizal Damuri.

Sehingga Yose Rizal pun mengusulkan adanya satuan tugas yang diketuai langsung oleh wakil presiden beserta jajaran timnya.

“Tingkatan presiden atau wakil presiden membuat rencana untuk deregulasi 10 tahun ke depan, mengenai reformasi yang harus dilakukan, bukan paket satu, paket dua, tapi tidak ada sistematika,” pungkas Yose Rizal. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next