Menu
Pengawasan perjokian SBMPTN 2018 akan diperketat.

Pengawasan perjokian SBMPTN 2018 ak…

Sleman-KoPi|Ketua Koordin...

Panlok 46 SBMPTN 2018 berpeluang menerima lebih dari 40.000 pendaftar.

Panlok 46 SBMPTN 2018 berpeluang me…

Sleman-KoPi| Panitia Loka...

KTT APRS ketiga, pembahasan tidak cukup hanya pada perlindungan hutan saja.

KTT APRS ketiga, pembahasan tidak c…

Sleman-KoPi| Gelaran Ko...

Satu kali transaksi, kawanan pengedar pil mendapat keuntungan 15-20 juta.

Satu kali transaksi, kawanan penged…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Rektor UGM: Dosen asing itu baik, namun jangan lupa fasilitas dan lab perlu juga ditingkatkan.

Rektor UGM: Dosen asing itu baik, n…

Sleman-KoPi| Rektor UGM, ...

Ini tanggapan rektor UGM pada wacana kedatangan dosen asing.

Ini tanggapan rektor UGM pada wacan…

Sleman-KoPi|Rektor Univer...

Cerita perjuangan wisudawan doktoral anak dari Satpam UGM.

Cerita perjuangan wisudawan doktora…

Sleman-KoPi| Tak ada yang...

Peringati Milad UMY ke 37, Rektor tingkatkan internasionalisasi dosen dan mahasiswanya.

Peringati Milad UMY ke 37, Rektor t…

Bantul-KoPi| Rektor Unive...

Tim mahasiswa UGM bawakan mobil besutannya ke kompetisi dunia Juli nanti.

Tim mahasiswa UGM bawakan mobil bes…

Sleman-KoPi| Tim mahasi...

Prev Next

Organisasi Masyarakat Sipil Kota Yogyakarta serahkan rekomendasi ke DPRD

www.solider.or.id www.solider.or.id

Jogjakarta-KoPi| Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) menyerahkan rekomendasi atas Konferensi “Masyarakat Sipil dan Penguatan Demokrasi Inklusif” yang diselenggarakan beberapa waktu lalu kepada DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jum’at (13/3) di kantor DPRD DIY pukul 10.30 sampai dengan 11.30.

Perwakilan OMS di antaranya Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) bersama  da Indonesia Court Monitoring (ICM), Satunama, Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (MAKARYO), Narasita, LBH Yogyakarta, Yayasan LKiS,  Center for Improving Qualified  Activity in Life (CIQAL), Koalisi Pemilih Kritis (KPK).

Rekomendasi tersebut merupakan salah satu aksi lanjut atas konferensi yang telah dilaksanakan 21-23 Februari lalu dengan melibatkan 130 orang perwakilan organisasi masyarakat sipil Yogyakarta. Rekomendasi ini merupakan salah satu langkah membangun konsolidasi atas penguatan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Yogyakarta.

Tindak lanjut dari konferensi ini di antaranya adalah menyampaikan rekomendasi ke pemerintah baik legislatif dan eksekutif melalui dinas dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Selanjutnya, perwakilan organisasi masyarakat sipil tersebut akan mengawal dan mengawasi implementasi rekomendasi juga mendorong partisipasi masyarakat luas untuk menciptakan dan menguatkan demokrasi inklusif.

Konferensi yang terdiri dari seminar dan tujuh lokakarya tematik di antaranya tentang Refleksi pemilu 2014, Politik anggaran berbasis kebutuhan masyarakat,Tata ruang dalam konteks lingkungan dan aksesibilitas, Intoleransi dan kekerasan, Kriminalisasi dan perlindungan hukum, Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Media: keberpihakan media terhadap demokrasi dan pembelaan atas kepentingan masyarakat rentan menghasilkan rekomendasi di masing-masing tema. Inti rekomendasi tersebut di antaranya:

1.    Pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat Sipil Yogyakarta terutama kelompok rentan baik dalam proses politik dan perencanaan anggaran . Terkait kebijakan anggaran, hak warga  terutama kelompok rentan atas akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat anggaran belum dipenuhi dengan optimal.

2.    Hadirnya Negara dalam hal ini pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjadi penengah dan pelindung terwujudnya saling toleransi

3.    Negara (Pemerintah Pusat dan Daerah) bersama Parlemen menjalankan mandat konstitusi dengan pro aktif melindungi Rakyat dengan menolak kriminalisasi terhadap Rakyat dan Pimpinan KPK Pemerintah dan parlemen proaktif melakukan revisi kebijakan (daerah dan pusat) yang berpotensi mengkriminalisasi Rakyat.

4.    Pemerintah berpihak dalam isu masyarakat sipil dan kelompok rentan melalui pembuatan dan implementasi kebijakan.  Contohnya dalam implementasi Perda no 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan penyandang disabilitas masih diam di atas kertas.  Tak banyak sarana publik yang lebih aksesibel, jaminan kesehatan khusus yang belum menyelesaikan pemenuhan hak  kesehatan difabel.

Dalam lembar rekomendasi yang  peserta konferensi masyarakat sipil Yogyakarta meyakini bahwa politik oligarki dan politik dinasti adalah akar dari semua masalah di atas. Kami juga yakin bahwa hal-hal di atas tak boleh dibiarkan, karena sangat bertentangan dengan semangat perwujudan demokratisasi yang inklusif.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next