Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

OMS tuntut demokrasi ' rentan' masyarakat sipil

OMS tuntut demokrasi ' rentan' masyarakat sipil

Jogjakarta-KoPi|Oganisasi masyarakat Sipil (OMS) mengadakan audiensi dengan DPRD DIY pagi tadi. Perwakilan OMS sendiri gabungan dari Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Indonesia Court Monitoring (ICM), Satunama, Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (MAKARYO), Narasita, LBH Yogyakarta, Yayasan LKiS,  Center for Improving Qualified  Activity in Life (CIQAL), Koalisi Pemilih Kritis (KPK).

Mereka menyerahkan rekomendasi atas konferensi Masyarakat Sipil dan Penguatan Demokrasi Inklusi. Meskipun Acara molor setengah jam dari rencana semula pukul 10.30 menjadi Pukul 11.00 karena keterlambatan pihak DPRD, pihak OMS tetap antusias menyuarakan aspirasinya.

Mereka menuntut penegakan Hak Asasi Manusia  serta demokratisasi di Indonesia. Orde reformasi yang mendewakan HAM dan kebebasan ternyata dalam praktelnya luput dari amanahnya. 



Banyak fenomena sosial-politik yang menagabaikan partisipasi kelompok rentan. Seperti yang diungkap oleh anggota SIGAB, Hendro kalangan pemerintah masih menomorduakan kelompok disabilitas. Terkait dengan hak asasi mendapatkan fasilitas umum secara layak.

Hal senada juga disampaikan oleh aktivis satunama, Valentina sri Wijiati dalam konteks politik anggaran kelompok rentan kurang mendapat porsi.

“ Seperti dalam aplikasi UU desa dalam pemberdayaannya untuk kelompok rentan baik fakir miskin, anak, dan difabel belum memiliki partisipasi yang bermakna dan subtasnisal. Di beberpa tempat memang ada pelayanan baik. Tapi belum ada jaminan,  beberapa masih sekadar memeuhi kuota saja“, papar Wiji. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next