Menu
BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

Prev Next

OMS tuntut demokrasi ' rentan' masyarakat sipil

OMS tuntut demokrasi ' rentan' masyarakat sipil

Jogjakarta-KoPi|Oganisasi masyarakat Sipil (OMS) mengadakan audiensi dengan DPRD DIY pagi tadi. Perwakilan OMS sendiri gabungan dari Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Indonesia Court Monitoring (ICM), Satunama, Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (MAKARYO), Narasita, LBH Yogyakarta, Yayasan LKiS,  Center for Improving Qualified  Activity in Life (CIQAL), Koalisi Pemilih Kritis (KPK).

Mereka menyerahkan rekomendasi atas konferensi Masyarakat Sipil dan Penguatan Demokrasi Inklusi. Meskipun Acara molor setengah jam dari rencana semula pukul 10.30 menjadi Pukul 11.00 karena keterlambatan pihak DPRD, pihak OMS tetap antusias menyuarakan aspirasinya.

Mereka menuntut penegakan Hak Asasi Manusia  serta demokratisasi di Indonesia. Orde reformasi yang mendewakan HAM dan kebebasan ternyata dalam praktelnya luput dari amanahnya. 



Banyak fenomena sosial-politik yang menagabaikan partisipasi kelompok rentan. Seperti yang diungkap oleh anggota SIGAB, Hendro kalangan pemerintah masih menomorduakan kelompok disabilitas. Terkait dengan hak asasi mendapatkan fasilitas umum secara layak.

Hal senada juga disampaikan oleh aktivis satunama, Valentina sri Wijiati dalam konteks politik anggaran kelompok rentan kurang mendapat porsi.

“ Seperti dalam aplikasi UU desa dalam pemberdayaannya untuk kelompok rentan baik fakir miskin, anak, dan difabel belum memiliki partisipasi yang bermakna dan subtasnisal. Di beberpa tempat memang ada pelayanan baik. Tapi belum ada jaminan,  beberapa masih sekadar memeuhi kuota saja“, papar Wiji. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next