Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

OMS tuntut demokrasi ' rentan' masyarakat sipil

OMS tuntut demokrasi ' rentan' masyarakat sipil

Jogjakarta-KoPi|Oganisasi masyarakat Sipil (OMS) mengadakan audiensi dengan DPRD DIY pagi tadi. Perwakilan OMS sendiri gabungan dari Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Indonesia Court Monitoring (ICM), Satunama, Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (MAKARYO), Narasita, LBH Yogyakarta, Yayasan LKiS,  Center for Improving Qualified  Activity in Life (CIQAL), Koalisi Pemilih Kritis (KPK).

Mereka menyerahkan rekomendasi atas konferensi Masyarakat Sipil dan Penguatan Demokrasi Inklusi. Meskipun Acara molor setengah jam dari rencana semula pukul 10.30 menjadi Pukul 11.00 karena keterlambatan pihak DPRD, pihak OMS tetap antusias menyuarakan aspirasinya.

Mereka menuntut penegakan Hak Asasi Manusia  serta demokratisasi di Indonesia. Orde reformasi yang mendewakan HAM dan kebebasan ternyata dalam praktelnya luput dari amanahnya. 



Banyak fenomena sosial-politik yang menagabaikan partisipasi kelompok rentan. Seperti yang diungkap oleh anggota SIGAB, Hendro kalangan pemerintah masih menomorduakan kelompok disabilitas. Terkait dengan hak asasi mendapatkan fasilitas umum secara layak.

Hal senada juga disampaikan oleh aktivis satunama, Valentina sri Wijiati dalam konteks politik anggaran kelompok rentan kurang mendapat porsi.

“ Seperti dalam aplikasi UU desa dalam pemberdayaannya untuk kelompok rentan baik fakir miskin, anak, dan difabel belum memiliki partisipasi yang bermakna dan subtasnisal. Di beberpa tempat memang ada pelayanan baik. Tapi belum ada jaminan,  beberapa masih sekadar memeuhi kuota saja“, papar Wiji. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next