Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

MTCC desak penegakan Perda kawasan tanpa rokok

MTCC desak penegakan Perda kawasan tanpa rokok

Jogjakarta-KoPi| Lembaga penelitian MTCC (Muhammadiyah Tobacco Control Center) UMY mendesak Pemerintah Daerah Yogyakarta menegakan peraturan kawasan tanpa rokok.

Di Jogja sendiri terdapat empat kawasan yang mempunyai regulasi kawasan tanpa rokok. Seperti Kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul, Sleman, dan Kodya.

Di tiga wilayah Kulonprogo, Sleman dan Kodya, regulasi tersebut diterbitkan dua tahun yang lalu, tahun 2014. Baru menyusul Gunungkidul pada tahun 2015.

Namun implementasi regulasi tersebut belum berjalan maksimal. Pemda terlihat setengah hati menerapkan regulasi tersebut.

Peneliti MTCC, Nanik Prasetyoningsih. SH, MH. menjelaskan di ruang-ruang terbuka masih banyak iklan rokok bertebaran. Merujuk pada ketetapan regulasi, pemerintah seharusnya mengendalikan iklan-iklan rokok.

"Implementasi regulasi kawasan tanpa rokok. Dan pengendalian iklan rokok. Antisipasi dengan solusi yang kreatif dan halus," jelas Nanik seusai FGD di Asri Center Muhammadiyah pada 26 Januari 2016.

Nanik juga menambahkan dari kacamata bisnis, iklan rokok tidak begitu menguntungkan. Pasalnya keuntungannya tidak mencapai 1%.

Selain itu teridentifikasi beberapa pemasangan iklan rokok itu ilegal. Keuntungannya tidak masuk ke kantong Pemda DIY.

Sementara peneliti MTCC, Dianita Sugiyo mengapresiasi lebih pada penerapan perda kawasan tanpa rokok di Kulonprogo.

Dianita menjabarkan implementasi Perda tersebut telah menjangkau masyarakat kecil. Misal adanya ruangan klinik rokok di puskesmas-puskesmas Kulonprogo.

Selain Kulonprogo juga telah mensterilkan dari iklan rokok. Menurut pengakuan Dianita, Bupati Hasto Wardoyo mengganti kekosongan APBD iklan rokok dengan memberdayakan sumber daya alam setempat.

"Mereka memproduksi air minum sendiri. Beras juga sendiri. Selain Kulonprogo , Semarang sudah iklan rokok,"jelas Dianita. | Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next