Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

MPR curhat di UIN Kalijaga tentang matinya wewenang membuat GBHN

MPR curhat di UIN Kalijaga tentang matinya wewenang membuat GBHN

Jogja-KoPi│Penataan kewenangan MPR perlu dilakukan, terutama dalam hal menyusun dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Demikian Rambe Kamarul Zaman, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI mengatakan dalam acara MPR Goes to Campus, Selasa (12/4) di Multy purpose UIN Sunan Kalijaga.

Kewenangan MPR dalam menyusun dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) hilang sejak amandemen UUD 145 pasca-reformasi. GBHN yang mengatur kebijakan pembangunan digantikan oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kemudian kebijakan pembangunan diatur oleh UU dan RPJP Nasional yang ditetapkan melalui Pearuran Presiden (Pepres). Negara kita mengalami kesusahan dengan hilangnya GBHN ini karena tidak memiliki halauan dalam perjalanannya.

“Kalau MPR dulu merupakan lembaga tertinggi dan memiliki kewenangan tertinggi, sekarang tidak lagi karena tidak meiliki kewenangan dalam meyusun dan metapkan GBHN,” papar Rambe Kamarul Zaman.

Padahal pada masa orde baru GBHN merupakan pedoman dari kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan, dan merupakan produk dari tugas dan wewenang MPR pada masa itu. Pembangunan tidak hanya untuk mencapai taraf kesejahteraan namun juga merupkan upaya dalam mentransfrmasikan karakter “tradisional” –termasuk afiliasi etnis- menjadi “modern”.

Namun, program dan implementasi pembangunan sebagaimana landasannya yang tertuang dalam GBHN dianggap tidak banyak menunjukkan kebehasilan, meskipun juga diakui beberapa aspek juga terdapat keberhasilan.

Sementara itu, menurut Moh Soehadha, Dosen UIN Sunan Kalijaga, kegagalan dalam program pembangunan yang landasannya tertuang dalam GBHN bukan berarti dapat menjadi alasan bahwa GBHN tidak diperlukan lagi.
“Logikanya ketika arah pembangunan sudah digariskan melalui halauan negara yang disusun dan ditetapkan MPR saja banyak menemui kegagalan, bagaimana jika tanpa halauan negara yang jelas,” tambahnya.

Saat ini berbagai hal yang menjadi masalah dalam pembangunan. “Ada yang tidak pas saat ini, pemimpin di daerah melakukan pembangunan sesuka hatinya. Negara kita yang sudah merdeka selama 70 tahun masih saja cerai berai dan mau dibawa kemana ?”, ungkap Rambe Kamarul Zaman. Menghidupkan GBHN masih perlu dilakukan, agar negara Indonesia tidak kehilangan pedoman dan tujuan.

Menghidupkan GBHN 

Rumusan GBHN pada masa lalu memiliki beberapa catatan tentang proses dan substansi, diantaranya cenderung mengabaikan keragaman potensi lokal yang ada di Indonesia, menggunakan cara pandang barat yang menekankan pertumbuhan ekonomi, dan cenderung mengabaikan peran masyarakat beragama.

Moh Soehadha mengatakan, jika GBHN hendak dihidupkan kembali, maka dalam proses penyusunan harus berangkat dari praksis keseharian rakyat Indonesia, digali secara grounded dari kebutuhan akar rumput, dan mengeksplorasi konsep emik.

Melalui GBHN, masyarakat pedesaan, masyarakat lokal, organisasi keagamaan, komunitas-komunitas di Indonesia tidak hanya telah membuat sebuah pedoman cara kerja, melainkan juga telah menindaklanjuti dalam praksis sosial.

“Substansi rumusan GBHN yang semestinya bukanlah rumusan tunggal yang tidak memberi celah terhadap ekspresi keragaman budaya,” tambahnya.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next