Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

MK tolak uji materi UU No 13 tahun 2010 tentang Hortikultura

MK tolak uji materi UU No 13 tahun 2010 tentang Hortikultura

Jakarta-KoPi| Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan pengujian Undang Undang No 13 Th 2010 tentang Hortikultura siang ini, Kamis, 19 Maret 2015. Mahkamah Konstitusi memberi putusan menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh Asosiasi pengusaha dan beberapa individu.

MK menolak dengan alasan : pertama, pembukaan UUD 45 dan UUD 45 jelas memprioritaskan perlindungan bagi warga negara bukan setiap orang yang berada di indonesia, sehingga pembatasan modal asing bukanlah diskriminasi.

Kedua, Sebagai bangsa agraris dan mayoritas penduduknya adalah petani, maka sudah seharusnya benih hortikultura di bawah penguasaan negara dan dilakukan pembatasan modal asing untuk menciptakan kemandirian.

Asosiasi pengusaha dan beberapa individu sebelumnya mengajukan permohonan uji materi pasal 100 UU Hortikultura yang mengatur penanaman modal asing di hortikultura maksimal 30%. Permohonan uji materi tersebut mengakibatkan IHCS dan sejumlah ormas mengajukan gugatan intervensi, untuk menjadi pihak terkait guna menolak permohonan uji materi tersebut.

IHCS dan koalisi ormas menyambut baik keputusan MK tersebut. Apa yang dilakukan IHCS bersama koalisi ormas, tidak hanya dalam UU Hortikultura, tetapi juga dalam UU Minerba yang juga mengajukan gugatan intervensi.

Gunawan, Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS sebagai pihak terkait menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa jika pembatasan modal asing di pertanian hortikultura dan renegosiasi kontrak pertambangan gagal bukan karena ketiadaan dukungan rakyat tapi karena ketidaktegasan pemerintah.

Menurutnya, pasca putusan MK, sudah seharusnya subsidi benih diberikan kepada para petani pemulia tanaman, bukan dengan semata mata untuk membeli benih dan pupuk dari pabrik, demikian Gunawan mengatakan.| E Hermawan

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next