Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

MK tolak uji materi UU No 13 tahun 2010 tentang Hortikultura

MK tolak uji materi UU No 13 tahun 2010 tentang Hortikultura

Jakarta-KoPi| Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan pengujian Undang Undang No 13 Th 2010 tentang Hortikultura siang ini, Kamis, 19 Maret 2015. Mahkamah Konstitusi memberi putusan menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh Asosiasi pengusaha dan beberapa individu.

MK menolak dengan alasan : pertama, pembukaan UUD 45 dan UUD 45 jelas memprioritaskan perlindungan bagi warga negara bukan setiap orang yang berada di indonesia, sehingga pembatasan modal asing bukanlah diskriminasi.

Kedua, Sebagai bangsa agraris dan mayoritas penduduknya adalah petani, maka sudah seharusnya benih hortikultura di bawah penguasaan negara dan dilakukan pembatasan modal asing untuk menciptakan kemandirian.

Asosiasi pengusaha dan beberapa individu sebelumnya mengajukan permohonan uji materi pasal 100 UU Hortikultura yang mengatur penanaman modal asing di hortikultura maksimal 30%. Permohonan uji materi tersebut mengakibatkan IHCS dan sejumlah ormas mengajukan gugatan intervensi, untuk menjadi pihak terkait guna menolak permohonan uji materi tersebut.

IHCS dan koalisi ormas menyambut baik keputusan MK tersebut. Apa yang dilakukan IHCS bersama koalisi ormas, tidak hanya dalam UU Hortikultura, tetapi juga dalam UU Minerba yang juga mengajukan gugatan intervensi.

Gunawan, Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS sebagai pihak terkait menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa jika pembatasan modal asing di pertanian hortikultura dan renegosiasi kontrak pertambangan gagal bukan karena ketiadaan dukungan rakyat tapi karena ketidaktegasan pemerintah.

Menurutnya, pasca putusan MK, sudah seharusnya subsidi benih diberikan kepada para petani pemulia tanaman, bukan dengan semata mata untuk membeli benih dan pupuk dari pabrik, demikian Gunawan mengatakan.| E Hermawan

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next