Menu
Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembicaraan Soal Pengadaan Pertemuan Kembali Kedua Pemimpin.

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembi…

Seoul-KoPi| Departemen lu...

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Prev Next

Menteri Kelautan dan Perikanan: UU Perikanan Indonesia banyak yang aneh

Menteri Kelautan dan Perikanan: UU Perikanan Indonesia banyak yang aneh

Jogja-KoPi│Undang-undang Perikanan Republik Indonesia memiliki banyak keanehan dalam pasal-pasalnya, terutama pasal-pasal yang mengatur kapal asing.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dr. (HC) Susi Pudjiastuti mengatakan keanehan banyak terjadi dalam Undang-undang Perikanan di Indonesia. Undang-undang perikanan memperbolehkan kapal asing menangkap ikan sebanyak seratus persen di laut Indonesia, hanya prosesnya yang tidak boleh dilakukan di Indonesia.

“Yang ada mereka membawa hasil tangkapan ke negara masing-masing untuk mengolahnya, jadi tidak ada pabrik pengolahan di Indonesia”, tambanya.

Selain itu, ia juga menyebutkan Undang-Undang Perikanan tidak memperbolehkan menahan nahkoda dan anak buah kapal (ABK) asing yang melakukan tindak kesalahan. Namun, memperbolehkan menahan dan memenjarakan nahkoda dan ABK Indonesia yang melakukan kesalahan.

“Undang-undang tidak memperbolehkan menahan nahkoda dan ABK asing hanya boleh mengintervensi saja. Kalau nahkoda dan ABK Indonesia bisa dipenjarkan”, tambahnya.

Pasal-pasal yang ada di UU menurutnya dapat dipesan oleh pihak yang berkepintangan, seperti saat memesan makanan.

“Pasal-pasal dalam UU dapat diorder, seperti memesan pizza harga berapa, makanan harga berapa”, ujarnya.

Selanjutnya Susi mengatakan hanya pasal dalam UU Perikanan yang mengatur penenggelaman kapal bagi yang melanggar aturan dan ilegal tepatnya pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang tidak aneh.

“Saya heran kita memiliki UU tersebut, itu jimat kita harus kita jaga untuk membuat adjustmet effect sehingga tak ada lagi ilegal fishing dan nelayan sejahtera”, kata Susi.

Ia berharap dengan UU tersebut dapat menghentikan ilegal fishing dan pencurian ikan di laut Indonesia, Sehingga nelayan dapat hidup dengan sejahtera dan menikmati hasil laut.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next