Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Menteri Kelautan dan Perikanan: UU Perikanan Indonesia banyak yang aneh

Menteri Kelautan dan Perikanan: UU Perikanan Indonesia banyak yang aneh

Jogja-KoPi│Undang-undang Perikanan Republik Indonesia memiliki banyak keanehan dalam pasal-pasalnya, terutama pasal-pasal yang mengatur kapal asing.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dr. (HC) Susi Pudjiastuti mengatakan keanehan banyak terjadi dalam Undang-undang Perikanan di Indonesia. Undang-undang perikanan memperbolehkan kapal asing menangkap ikan sebanyak seratus persen di laut Indonesia, hanya prosesnya yang tidak boleh dilakukan di Indonesia.

“Yang ada mereka membawa hasil tangkapan ke negara masing-masing untuk mengolahnya, jadi tidak ada pabrik pengolahan di Indonesia”, tambanya.

Selain itu, ia juga menyebutkan Undang-Undang Perikanan tidak memperbolehkan menahan nahkoda dan anak buah kapal (ABK) asing yang melakukan tindak kesalahan. Namun, memperbolehkan menahan dan memenjarakan nahkoda dan ABK Indonesia yang melakukan kesalahan.

“Undang-undang tidak memperbolehkan menahan nahkoda dan ABK asing hanya boleh mengintervensi saja. Kalau nahkoda dan ABK Indonesia bisa dipenjarkan”, tambahnya.

Pasal-pasal yang ada di UU menurutnya dapat dipesan oleh pihak yang berkepintangan, seperti saat memesan makanan.

“Pasal-pasal dalam UU dapat diorder, seperti memesan pizza harga berapa, makanan harga berapa”, ujarnya.

Selanjutnya Susi mengatakan hanya pasal dalam UU Perikanan yang mengatur penenggelaman kapal bagi yang melanggar aturan dan ilegal tepatnya pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang tidak aneh.

“Saya heran kita memiliki UU tersebut, itu jimat kita harus kita jaga untuk membuat adjustmet effect sehingga tak ada lagi ilegal fishing dan nelayan sejahtera”, kata Susi.

Ia berharap dengan UU tersebut dapat menghentikan ilegal fishing dan pencurian ikan di laut Indonesia, Sehingga nelayan dapat hidup dengan sejahtera dan menikmati hasil laut.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next