Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Menteri BUMN Rini Soemarno didesak mundur pengamat ekonomi UGM

Menteri BUMN Rini Soemarno didesak mundur pengamat ekonomi UGM

Jogja-KoPi| Pengamat Ekonomi Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr. Fahmy Radhi, MBA mendesak pemerintah untuk membatalkan perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) yang telah ditandatangani Direktur Utama Pelindo II RJ Lino pada 7 Juli 2015 karena dianggap melanggar undang-undang dan merugikan negara.

Selain itu, Fahmy juga mendesak Rini Soemarno untuk mengundurkan diri sebagai Menteri BUMN karena perbuatannya telah melakukan pembiaran dan mendukung upaya Direktur Utama Pelindo II dalam perpanjangan Kontrak JICT dan meminta KPK untuk mengusut secara tuntas semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan Perpanjangan JICT, yang diduga kuat melanggar Perundangan dan merugikan Negara.

Menurut Fahmi JICT yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priuk sesungguhnya merupakan aset negara strategis, yang seharusnya dikelola oleh negara melalui BUMN dengan kepemilikan saham 100%. Pengelolan sepenuhnya oleh BUMN merupakan manfestasi dari kedaulatan ekonomi, seperti yang diamanahkan konstitusi pada pasal 33 UUD 1945.

Mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini juga mengatakan awalnya 100% saham JICT dimiliki negara yang dikelola oleh PT Pelindo II, sebagai representasi Negara. Pada saat krisis moneter 1997, atas tekanan dan desakan IMF, pemerintah melakukan privatisasi dengan menjual JICT kepada Perusahaan Asing, Huntchison Port Holdings (HPH), yang berkedudukan di Hongkong.

"Melalui Pelelangan Terbuka, JICT dijual dengan nilai US$ 243 juta. Perubahan komposisi kepemilikan saham baru: HPH menguasai mayoritas sebesar 51 %, sedangkan Pelindo II sebesar 49 %. Jangka waktu konsesi selama 20 tahun, dimulai pada 2009 berakhir pada 2019."

Sejak 27 Juli 2012, Diretur Utama Pelindo II RJ Lino sudah merintis proses perpanjangan Kontrak JICT. Namun, lantaran Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan Pemerintahan SBY tidak memberikan izin, RJ Lino belum bisa memperpanjang kontrak. Berbeda dengan sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno justru mengeluarkan izin prinsip perpanjangan kontrak pada 9 Juni 2015.

Hanya berbekal ijin prinsip Menteri BUMN, tanpa ijin konsesi Otoritas Pelabuhan dari Menteri Perhubungan, RJ Lino nekat memutuskan untuk menandatangani Perpanjangan Kontrak JICT pada 7 Juli 2015.

Padahal, perpanjangan kontrak itu tidak tercantum dalam RKAP dan RUPS Pelindo II 2015. Komposisi saham tidak berubah, Pelindo II sebesar 48,9% , Kopegmar 0,10%, dan HPH tetap memegang saham mayoritas sebesar 51%. Jangka waktu berakhirnya konsesi menjadi tahun 2039, dengan nilai penjualan saat perpanjangan kontrak sebesar US$ 215 juta.

Keputusan sepihak dalam memperpanjang kontrak JICT dilakukan oleh RJ Lino, yang didukung sepenuhnya oleh Menteri BUMN Rini Soemarno ini menurut Fahmi telah melanggar Peraturan Perundangan, di antaranya:

1. UU No. 19/2003 tentang BUMN yang menyebutkan bahwa tidak ada nomenklatur tentang ijin prinsip yang dikeluarkan oleh menteri BUMN.

2. Keputusan Menteri BUMN No : KEP 101/ MBU/ 2002 tentang Penyusunan RKAP dan Keputusan Menteri Negara BUMN No : KEP 102/ MBU/ 2002 tentang Penyusunan RJPP dan RKAP.

3. UU No. 17/ 2008 tentang Pelayaran dan PP No. 61 Tahun 2009 tentang Pelayaran. Dalam hal perpanjangan kontrak yang melibatkan pihak ketiga, seharusnya mendapatkan izin konsesi terlebih dahulu dari Kementerian Perhubungan cq. Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

Selain melanggar peraturan Perundangan, perpanjangan kontrak JICT juga merugikan Negara, antara lain:

1. Nilainya jual perpanjangan JICT pada 2015 sebesar US$ 215 juta lebih kecil dari nilai penjualan 20 tahun lalu sebesar US$ 231 juta.

2. Jika kontrak tidak diperpanjang, pendapatan Pelindo II sampai dengan 2019 sebesar Rp. 2,99 triliun, sedangkan penghasilan sampai dengan 2039 mencapai Rp 36,5 triliun, total penghasilan Pelindo II sebesar Rp 39,49 triliun.

3. Jika kontrak diperpanjang, pendapatan Pelindo II sampai dengan 2019 sebesar Ro. 2,99 triliun, penghasilan sampai 2039 Rp 17,89 triliun (49% X Rp. 36,5 triliun), total penghasilan Pelindo II sebesar Rp 20,85, lebih kecil dibanding pendapatan jika kontrak tidak diperpanjang. |Frenda Yentin|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next