Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Mendagri merencanakan Pemilu serentak di tahun 2019

Mendagri merencanakan Pemilu serentak di tahun 2019

Sleman-KoPi|Menteri dalam negeri (Mendagri)Tjahyo Kumolo merencanakan Pemilu serentak di tahun 2019 sebagai batu loncatan penguatan sistem dan program antara presiden dan gubernur terpilih.

Pasalnya, Tjahyo melihat adanya ketidak sesuaian program presiden dengan program yang dijalankan oleh legislatif terpilih (calon gubernur, calon bupati,dll), sehingga mengakibatkan antar lembaga pemerintah an saling menjatuhkan seperti halnya di Parlemen.

"Kita ingin menyelaraskan semua program dari gubernur, presiden, dan semua lembaga lewat keserentakan Pemilu. Kita tidak ingin ada yang saling menjatuhkan satu sama lain disaat sudah terpilih nanti”, ujarnya saat diwawancarai di UGM,Kamis (27/4).

Tjahyo juga mengatakan setidaknya terdapat 4 poin yang harus diwujudkan oleh lembaga pemerintah dalam pemilu serentak di tahun 2019 agar tercipta keselarasan hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat mempercepat reformasi birokrasi di daerah.

Pertama, partisipasi masyarakat harus maksimal. Kedua, semua lembaga aparatur negara baik itu, TNI, Polri, PNS, dan aparatur lainnya harus netral. Ketiga, tidak ada politik uang dan yang keempat, tidak ada ancaman,tekanan dan pasangan calon harus beretika.

"Kami bersama pansus, dan lembaga pemerintahan lainnya akan memperkuat sistem UU KPU yang selalu berubah lima tahun sekali. Harapannya setelah UU KPU direvisi maka tingkat pertisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 menjadi maksimal”, lanjutnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Sri Sultan Hamengkubowono ke X. Sultan berharap pada Pemilu serentak 2019, sistem atau program presiden kedepan dapat menjadi lebih kuat dan didukung oleh semua lembaga legislatif.

Sementara, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie mengatakan pada pemilu serentak atau pilkada serentak harapannya dapat lebih beretika. Lewat lembaganya,Jimly menkampanyekan agar pemilu serentak lebih tertib dan beretika khususnya bagi paslon dan panitia penyelenggara.

"Meski masyarakat menilai pilkada atau pemilu serentak sebelumnya bagus namun perlu juga sebuah penguatan etika disemua pihak saat pemilu atau pilkada serentak berlangsung", pungkasnya.|Syafiq Syaiful Ardli

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next