Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Mendagri merencanakan Pemilu serentak di tahun 2019

Mendagri merencanakan Pemilu serentak di tahun 2019

Sleman-KoPi|Menteri dalam negeri (Mendagri)Tjahyo Kumolo merencanakan Pemilu serentak di tahun 2019 sebagai batu loncatan penguatan sistem dan program antara presiden dan gubernur terpilih.

Pasalnya, Tjahyo melihat adanya ketidak sesuaian program presiden dengan program yang dijalankan oleh legislatif terpilih (calon gubernur, calon bupati,dll), sehingga mengakibatkan antar lembaga pemerintah an saling menjatuhkan seperti halnya di Parlemen.

"Kita ingin menyelaraskan semua program dari gubernur, presiden, dan semua lembaga lewat keserentakan Pemilu. Kita tidak ingin ada yang saling menjatuhkan satu sama lain disaat sudah terpilih nanti”, ujarnya saat diwawancarai di UGM,Kamis (27/4).

Tjahyo juga mengatakan setidaknya terdapat 4 poin yang harus diwujudkan oleh lembaga pemerintah dalam pemilu serentak di tahun 2019 agar tercipta keselarasan hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat mempercepat reformasi birokrasi di daerah.

Pertama, partisipasi masyarakat harus maksimal. Kedua, semua lembaga aparatur negara baik itu, TNI, Polri, PNS, dan aparatur lainnya harus netral. Ketiga, tidak ada politik uang dan yang keempat, tidak ada ancaman,tekanan dan pasangan calon harus beretika.

"Kami bersama pansus, dan lembaga pemerintahan lainnya akan memperkuat sistem UU KPU yang selalu berubah lima tahun sekali. Harapannya setelah UU KPU direvisi maka tingkat pertisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 menjadi maksimal”, lanjutnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Sri Sultan Hamengkubowono ke X. Sultan berharap pada Pemilu serentak 2019, sistem atau program presiden kedepan dapat menjadi lebih kuat dan didukung oleh semua lembaga legislatif.

Sementara, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie mengatakan pada pemilu serentak atau pilkada serentak harapannya dapat lebih beretika. Lewat lembaganya,Jimly menkampanyekan agar pemilu serentak lebih tertib dan beretika khususnya bagi paslon dan panitia penyelenggara.

"Meski masyarakat menilai pilkada atau pemilu serentak sebelumnya bagus namun perlu juga sebuah penguatan etika disemua pihak saat pemilu atau pilkada serentak berlangsung", pungkasnya.|Syafiq Syaiful Ardli

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next