Menu
Pengawasan perjokian SBMPTN 2018 akan diperketat.

Pengawasan perjokian SBMPTN 2018 ak…

Sleman-KoPi|Ketua Koordin...

Panlok 46 SBMPTN 2018 berpeluang menerima lebih dari 40.000 pendaftar.

Panlok 46 SBMPTN 2018 berpeluang me…

Sleman-KoPi| Panitia Loka...

KTT APRS ketiga, pembahasan tidak cukup hanya pada perlindungan hutan saja.

KTT APRS ketiga, pembahasan tidak c…

Sleman-KoPi| Gelaran Ko...

Satu kali transaksi, kawanan pengedar pil mendapat keuntungan 15-20 juta.

Satu kali transaksi, kawanan penged…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Rektor UGM: Dosen asing itu baik, namun jangan lupa fasilitas dan lab perlu juga ditingkatkan.

Rektor UGM: Dosen asing itu baik, n…

Sleman-KoPi| Rektor UGM, ...

Ini tanggapan rektor UGM pada wacana kedatangan dosen asing.

Ini tanggapan rektor UGM pada wacan…

Sleman-KoPi|Rektor Univer...

Cerita perjuangan wisudawan doktoral anak dari Satpam UGM.

Cerita perjuangan wisudawan doktora…

Sleman-KoPi| Tak ada yang...

Peringati Milad UMY ke 37, Rektor tingkatkan internasionalisasi dosen dan mahasiswanya.

Peringati Milad UMY ke 37, Rektor t…

Bantul-KoPi| Rektor Unive...

Tim mahasiswa UGM bawakan mobil besutannya ke kompetisi dunia Juli nanti.

Tim mahasiswa UGM bawakan mobil bes…

Sleman-KoPi| Tim mahasi...

Prev Next

Menakar Keamanan Siber di Indonesia dan Langkah-langkah Pencegahan Strategis

2018 03 14 PHOTO 00000479

Jakarta–KoPi| Dalam era digital saatini, kebutuhan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan terbuka menjadi tuntutan besar. Keberadaan teknologi digital dan internet dinilai dapat menjadi stimulan untuk meningkatkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) di Indonesia.

Bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta Microsoft Indonesia, Center for Digital Society mengadakan loka karya dengan tajuk “Data danKeamanan Siber dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” bertempat di Crowne Plaza, Jakarta Pusat (13/3).

Rangkaian loka karya dibuka dengan kata sambutan dari Reza Topobroto selaku Head of Legal Affairs Microsoft Indonesia. Dalam sambutannya, Reza mewanti-wanti tentang keamanan siber yang terus berkembang menjadi berbagai bentuk di seluruh dunia.

“Ketika kita bicara tentang data, kita menyadari jika data punya nilai. Maka dapat muncullah niat baik atau buruk. Niat buruk biasa kita terjemahkan sebagai keamanan siber. Peningkatan tren keamanan siber semakin meningkat seiring dengan perkembangan pengguna internet. Dimana manusia beraktivitas, di situlah aktivitas criminal muncul.”

Kemudian, Firmansyah Lubis, Direktur e-government, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bercerita tentang rencana pemerintah Indonesia dalam rangka pengembangan kota pintar.

“Pemerintah memiliki program gerakan 100 smart city.Tahun lalu sudah ada 25, saat ini sedang mencari 75 kota smart city lainnya. Keluarannya adalah master plan dan blue print. Kita menyewa 40 narasumber untuk kita terjunkan ke kota-kota terpilih agar dapat membantu pembuatan masterplan kota pintar. Kita ini tidak bertindak sebagai konsultan, tapi kita pemimpin. Kita memimpin kota-kota tersebut untuk membuat masterplan kota pintar.”

Secara umum, lokakarya kali ini membahas dua isu hangat dan penting. Di sesi pertama, pembicara menyampaikan paparan mengenai teknologi big data dan perannya dalam konteks sistem pemerintahan berbasis elektronik. Big data sudah sangat sering dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk menghadirkan strategi bisnis yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Di Indonesia, perusahaan tele komunikasi merupakan lembaga yang bisa memulai mining data dan memanfaatkan big data tersebut untuk kepentingan mereka. Kemendagri dapat melakukannya melalui proyek e-ktp, perbankan melalui data nasabah dan kartu kredit. Pemerintah seharusnya juga sudah melakukan terobosan di big data karena mereka memiliki data yang sangat besar di seluruh Indonesia.” Ujar Rudi Rusdiah, perwakilan dari Asosiasi Big Data Indonesia.

Di paruh kedua lokakarya, para pembicara kemudian memaparkan materi mengenai keamanan siber dalam era sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Saat penetrasi teknologi digital dan internet terus meningkat di Indonesia, ancaman yang datang dari keamanan siber juga kian bertambah besar.

Seperti dikatakan Ardi Suteja, pimpinan Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), perkembangan keamanan siber di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya dan literasi masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya waspada untuk menghadapi disrupsi digital.

“Entry point kita untuk masuk ke internet adalah menggunakan identitas pribadi, namun kita belum sadar betul tentang perlindungan data pribadi. Kita sering mengumbar identitas pribadi di media sosial. Bocornya bukan selalu di pemerintah, namun di diri kita sendiri karena ketidaktahuan tentang perlindungan data.”UjarArdi.

Serupa dengan pendapat Ardi, wakil ketua bidang operasional keamanan ID-SIRTII/CC Muhammad Salahudden juga menyoroti lemahnya regulasi tentang perlindungan data di Indonesia.

“Kelemahan kita (Indonesia) terletak di dua hal, pertama, hampir tidak ada regulasi yang diperbaharui secara berkala sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kompetensi regulasi. Lalu yang kedua adalah budaya dalam penerapan keamanan. Ini adalah akibat dari kekosongan regulasi tersebut.” Terang Muhammad.

Walaupun Indonesia masih tertinggal dalam hal perlindungan data dan keamanan siber, terlalu banyak kritik tidak akan membawa perbaikan yang nyata.

Para pembicara menganjurkan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mulai melakukan langkah strategis untuk mempersiapkan infrastruktur yang memadai serta kapabilitas pengguna yang siap di era disrupsi digital.

“Tugas kita (sekarang) adalah bagaimana kitamenyiasati kekurangan yang ada untuk ke depannya. Lalu, diperlukan disiplin untuk menjamin bahwa semua regulasi dan himbauan dapat dilaksanakan secara maksimal dan efisien. Mulai lah dengan menanamkan disiplin dari diri sendiri. Kita tidak bisa selalu menunggu, kita harus bergerak cepat.” Ujar Ardi.

Ditambahkan lebih lanjut oleh Mary Jo Schrade, harus ada kesadaran dan kemauan dari semua pihak untuk berkontribusi dalam upaya meminimalisir kejadian keamanan siber.

“Meningkatkan cyber resilience (ketahanan siber) adalah langkah yang tepat untuk membangun kapasitas dalam menghadapi keamanan siber. Baik institusi privat maupun public harus bekerja sama untuk melawan keamanan siber.”

Pada sesi terakhir, Tony Seno Hartono, pegiat keamanan siber dan teknologi komputasiawan di Indonesia, menyampaikan materi penutup acara. Lokakarya ini diikuti oleh 55 peserta yang merupakan perwakilan dari Kementerian maupun Lembaga Pemerintah Non kementerian (LPNK), lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat umum.

Lokakarya semacam ini dinilai strategis dan efektif sebagai sarana diskusi dan pembelajaran public tentang isu-isu strategis terkini seperti keamanan siber. Acara ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penerapan SPBE dan juga kewaspdaan masyarakat luas serta aparat pemerintahan terhadap permasalahan kronis keamanan siber di Indonesia.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next