Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Menag: BPJS haram, tunggu penyataan resmi dari MUI

Menag: BPJS haram, tunggu penyataan resmi dari MUI

Jogjakarta-KoPi | Selama seminggu terakhir masyarakat resah dengan pernyataan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS).

Namun Menteri Agama, Lukman Saifudin memandang perlunya pihak MUI dan pihak BPJS bermusyawarah bersama merumuskan solusi terbaik.

“BPJS itu kewenangan Majelis Ulama Indonesia, tentu kita beri kesempatan kepada bersama BPJS tentu untuk mendalami apa yang sesungguhnya yang terjadi,” papar tutur Lukman Saifuddin saat membuka seminar ‘New Trends In Qur’anic Studies’ pada Selasa 4 Agustus 2015 di UIN Sunan Kalijaga pukul 11.15 Wib.

Lukman juga menambahkan pemerintah tidak mempunyai kewenangan dalam urusan BPJS. Sepenuhnya BPJS menjadi wilayah dari MUI.

“ Posisi pemerintah itu tidak dalam menilai atau mengomentari karena itu bukan domain pemerintah. Sepenuhnya terkait dnegan halal-haram kita serahkan kepada ahlinya ulama,” kata Lukman.

Sementara mengenai nilai syariah dari BPJS, Lukman menegaskan perbedaan antara pernyataan individu dengan pernyataan lembaga MUI.

“ MUI kalau ingin mengeluarkan fatwa ada prosedur, mekanismenya. Kita tunggu saja pandangan dari MUI secara kelembagaan, bukan orang per orang. Ini media juga lebih cermat membedakan pernyataan lembaga atau orang per orang,”pungkas Lukman. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next