Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Mata rantai privatisasi air di Indonesia

Mata rantai privatisasi air di Indonesia

Jogjakarta-KoPi| Muatan privatisasi dalam Undang-Undang Sumber Daya Air tidak terlepas dari lembaga keuangan global. Hal ini berawal ketika IMF memberikan pinjaman keuangan kepada Indonesia untuk mengatasi krisis keuangan.

IMF menggandeng Bank Dunia untuk menjalankan reformasi kebijakan di Indonesia sebagai syarat pinjaman, salah satu sektor yang dikorbankan sumbet daya air.

Bank Dunia pada bulan April 1998 menurunkan program Water Resources Sector Adjusment Loan (WATSAL).

Dalam Report and Recommendation of the President of IDRB, dokumen pengajuan program di Bank Dunia, menyebutkan syarat-syarat program.

Dana sebesar U$300 juta dalam program WATSAL dapat dicairkan jika pemerintah RI melakukan perubahan legislasi sumber daya air.

UU terkait sumber daya air yang saat itu berlaku UU NO. 11 tahun 1974 harus diganti dengan UU yang membuka desentralisasi dan keterlibatan swasta.

Program Bank Dunia terlihat jelas dari UU No 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Mereka mengenalkan sistem hak guna air. Terbagi hak guna pakai dan hak guna usaha untuk air permukaan dan air tanah. Campur tangan swasta melalui investasi, operasi dan konsesi.

Contoh kasus layanan air di Jakarta. Peran negara melayani masyarakat digantikan dengan peran swasta. Orientasi pihak swasta mengejar keuntungan semata.

Tarif air di Jakarta membengkak hingga 10 kali lipat harga normal. Sejak mulai privatisasi air tahun 1997. Di bawah kontrak privatisasi pemerintah tak berdaya menolong rakyat. Hampir separuh populasi Jakarta tak memiliki akses air bersih.

| Disarikan dari makalah diskusi Komersialisasi Air dan Hak Rakyat Atas Air|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next