Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Mata rantai privatisasi air di Indonesia

Mata rantai privatisasi air di Indonesia

Jogjakarta-KoPi| Muatan privatisasi dalam Undang-Undang Sumber Daya Air tidak terlepas dari lembaga keuangan global. Hal ini berawal ketika IMF memberikan pinjaman keuangan kepada Indonesia untuk mengatasi krisis keuangan.

IMF menggandeng Bank Dunia untuk menjalankan reformasi kebijakan di Indonesia sebagai syarat pinjaman, salah satu sektor yang dikorbankan sumbet daya air.

Bank Dunia pada bulan April 1998 menurunkan program Water Resources Sector Adjusment Loan (WATSAL).

Dalam Report and Recommendation of the President of IDRB, dokumen pengajuan program di Bank Dunia, menyebutkan syarat-syarat program.

Dana sebesar U$300 juta dalam program WATSAL dapat dicairkan jika pemerintah RI melakukan perubahan legislasi sumber daya air.

UU terkait sumber daya air yang saat itu berlaku UU NO. 11 tahun 1974 harus diganti dengan UU yang membuka desentralisasi dan keterlibatan swasta.

Program Bank Dunia terlihat jelas dari UU No 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Mereka mengenalkan sistem hak guna air. Terbagi hak guna pakai dan hak guna usaha untuk air permukaan dan air tanah. Campur tangan swasta melalui investasi, operasi dan konsesi.

Contoh kasus layanan air di Jakarta. Peran negara melayani masyarakat digantikan dengan peran swasta. Orientasi pihak swasta mengejar keuntungan semata.

Tarif air di Jakarta membengkak hingga 10 kali lipat harga normal. Sejak mulai privatisasi air tahun 1997. Di bawah kontrak privatisasi pemerintah tak berdaya menolong rakyat. Hampir separuh populasi Jakarta tak memiliki akses air bersih.

| Disarikan dari makalah diskusi Komersialisasi Air dan Hak Rakyat Atas Air|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next