Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Mata rantai privatisasi air di Indonesia

Mata rantai privatisasi air di Indonesia

Jogjakarta-KoPi| Muatan privatisasi dalam Undang-Undang Sumber Daya Air tidak terlepas dari lembaga keuangan global. Hal ini berawal ketika IMF memberikan pinjaman keuangan kepada Indonesia untuk mengatasi krisis keuangan.

IMF menggandeng Bank Dunia untuk menjalankan reformasi kebijakan di Indonesia sebagai syarat pinjaman, salah satu sektor yang dikorbankan sumbet daya air.

Bank Dunia pada bulan April 1998 menurunkan program Water Resources Sector Adjusment Loan (WATSAL).

Dalam Report and Recommendation of the President of IDRB, dokumen pengajuan program di Bank Dunia, menyebutkan syarat-syarat program.

Dana sebesar U$300 juta dalam program WATSAL dapat dicairkan jika pemerintah RI melakukan perubahan legislasi sumber daya air.

UU terkait sumber daya air yang saat itu berlaku UU NO. 11 tahun 1974 harus diganti dengan UU yang membuka desentralisasi dan keterlibatan swasta.

Program Bank Dunia terlihat jelas dari UU No 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Mereka mengenalkan sistem hak guna air. Terbagi hak guna pakai dan hak guna usaha untuk air permukaan dan air tanah. Campur tangan swasta melalui investasi, operasi dan konsesi.

Contoh kasus layanan air di Jakarta. Peran negara melayani masyarakat digantikan dengan peran swasta. Orientasi pihak swasta mengejar keuntungan semata.

Tarif air di Jakarta membengkak hingga 10 kali lipat harga normal. Sejak mulai privatisasi air tahun 1997. Di bawah kontrak privatisasi pemerintah tak berdaya menolong rakyat. Hampir separuh populasi Jakarta tak memiliki akses air bersih.

| Disarikan dari makalah diskusi Komersialisasi Air dan Hak Rakyat Atas Air|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next